Mengenal Universal Declaration of Human Rights untuk HAM

Mengenal Universal Declaration of Human Rights untuk HAM

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 04 Okt 2022 09:30 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Sumarsih melakukan Aksi Kamisan Ke-730 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM di Wasior, Papua yang terjadi pada 13 Juni 2001. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Ilustrasi Kamisan menuntut pengusutan kasus pelanggaran HAM. Foto: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Jakarta -

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diakui sejak tanggal 10 Desember 1948.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen hak asasi manusia (HAM) yang menetapkan hak asasi manusia mendasar untuk dilindungi secara universal dan menjadi dasar perjanjian HAM di tingkat global dan regional, seperti dikutip dari laman United Nations.

Latar Belakang Universal Declaration of Human Rights

Berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya PBB mendorong masyarakat internasional untuk bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan kekejaman seperti pada PD II terjadi lagi.

Karena itu, para pemimpin dunia memutuskan untuk melengkap Piagam PBB dengan peta jalan (roadmap) untuk menjamin hak setiap individu. Dokumen yang dipertimbangkan sebagai roadmap ini diambil dari sesi pertama General Assembly PBB tahun 1946.

Anggota Komisi HAM lalu merumuskan draft awal International Bill of Human Rights atau RUU Hak Asasi Manusia Internasional. Pengerjaan draft ini diteruskan anggota komite formal dari sejumlah negara, termasuk AS, Prancis, Lebanon, China, dan Kanada.

Draft pertama Universal Declaration of Human Rights lalu diajukan pada September 1948 pada 50 negara anggota. Pada 10 Desember 1948, Universal Declaration of Human Rights diadopsi PBB di Paris.

Hak-hak Kebebasan Manusia di Universal Declaration of Human Rights

Dikutip dari laman the Office of the High Commissioner for Human Rights, berikut Hak-hak Kebebasan Manusia yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights:

  1. Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
  2. Pasal 2 menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
  3. Pasal 13 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
  4. Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
  5. Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).
  6. Pasal 20 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
  7. Pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
  8. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian.
  9. Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
  10. Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
  11. Pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar PBB.
  12. Pasal 30 menyatakan bahwa tidak satupun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi Universal HAM ini.


Simak Video "Keluarga Korban Minta Tragedi Kanjuruhan Dinyatakan Pelanggaran HAM Berat"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia