Begini Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia

Begini Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia

Hanindita Basmatulhana - detikEdu
Senin, 12 Sep 2022 11:30 WIB
Gedung DPR/MPR
MPR/DPR, bagian dari pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Foto: Dok.detikcom
Jakarta -

Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak dijalankan semena-mena. Bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia?

Kekuasaan merupakan hal yang sangat penting bagi negara dalam menjalankan wewenang guna mengatur kehidupan bernegara.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

Pembagian Kekuasaan secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi suatu lembaga. Pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, sebagaimana dijelaskan dalam buku PTK Guru PKn oleh Malinda.

Namun, pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Pergeseran di sini maksudnya adalah pembagian klasifikasi kekuasaan negara yang awalnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan kini berubah menjadi enam kekuasaan.

Tiga jenis kekuasaan yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, enam jenis kekuasaan negara saat ini adalah:

1. Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang bertugas menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti terdapat pada UUD 1945 pasal 3 ayat 1, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan praktik pemerintahan negara. Kekuasaan ini diselenggarakan oleh pemimpin negara, yaitu presiden. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai dengan UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 dan pasal 20A ayat 1, yakni Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

4. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, seperti dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat 2:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

5. Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif

Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat 1 yang berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

6. Kekuasaan Moneter

Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang digunakan untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas nilai rupiah. Kekuasaan moneter dipegang oleh bank sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23D.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian ini disesuaikan dengan tingkatan yang ada di pemerintahan. Adapun dasar dari pembagian kekuasaan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti tertulis dalam buku Ilmu Politik karya Wisnu Mahendra.

Pembagian kekuasaan secara vertikal diselenggarakan dengan berasaskan desentralisasi di negara Indonesia. Dengan asas desentralisasi, pemerintahan pusat dapat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus pemerintahan di suatu daerah.

Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan wewenang daerah yang berada merupakan wewenang pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, dan sebagainya.

Pembagian kekuasaan pada pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota dikoordinasi, dibina, dan diawasi oleh pemerintahan pusat bagian administrasi dan kewilayahan.



Simak Video "Pakar Nilai RKUHP Bila Disahkan Dapat Menghukum Para Pengkritik"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/twu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia