Kebijakan-Kebijakan Daendels di Indonesia

Sejak tahun 1808 hingga 1811 Nusantara dipimpin oleh seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Ia ditunjuk oleh pemerintah Republik Bataaf untuk menguasai Jawa.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Di samping itu, ia juga bertugas memperkuat pertahan dan memperbaiki administrasi pemerintah Nusantara, terutama Jawa.

Melansir artikel artikel Academia.Edu berjudul Herman William Daendels adalah Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808, Daendels menyusun langkah-langkah strategis agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Langkah-langkah tersebut ia susun sesuai bidangnya.

Pertahanan dan Keamanan

Awalnya Daendels dikenal sebagai sosok pemuda yang demokratis. Akan tetapi Daendels berubah menjadi keji dan tidak manusiawi karena kegiatan pembangunan yang ia perintahkan.

Adapun kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yang dibuat Daendels guna mempertahankan tanah Jawa dari Inggris adalah:

1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru
2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang.
4. Membangun jalan raya Anyer-Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km.

Daendels bahkan menerapkan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah kerja rodi. Ia memerintahkan rakyat pribumi untuk bekerja membangun jalan tanpa mengenal waktu.

Pemerintahan

Daendels juga turun tangan di bidang pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan baru, termasuk mengubah tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Ia berupaya memperkuat posisinya di Nusantara dengan membuat beberapa kebijakan di antaranya:

1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat.
2. Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal secara langsung.
3. Bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Walaupun begitu, para bupati masih memiliki beberapa hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II dan membentuk pasukan bernama Legiun Mangkunegaran yang terdiri atas 1.150 prajurit.

Pasukan Legiun Mangkunegaran dibuat guna membantu pasukan Daendels apabila suatu saat terjadi perang.

Sosial dan Ekonomi

Sebagai orang yang berkuasa pada masa itu, Daendels diamanatkan untuk memperbaiki tanah Hindia.

Adapun kebijakan yang ia buat di bidang sosial dan ekonomi adalah:

1. Memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial
2. Meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional
4. Mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintah kolonial
5. Memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta

Dana yang Daendels kumpulkan akan digunakan untuk persiapan perang. Ia melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang banyak bagi pemerintah kolonial.

Namun di tengah kepemimpinannya, Daendels diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Jansens, sebagaimana tertulis dalam buku IPS Terpadu untuk SMP dan MTs Kelas VIII Semester 1 karya Y. Sri Pujiastuti dkk.

Video BMKG soal Gempa Rusia: Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng

Video BMKG soal Gempa Rusia: Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng