Turki Ganti Nama Jadi Turkiye, Apa Sebab Negara Berganti Nama?

Nikita Rosa Damayanti - detikEdu
Rabu, 08 Jun 2022 18:00 WIB
People sit at Kugulu public garden decorated with national flags and images of Turkeys founder Mustafa Kemal Ataturk, in Ankara, Turkey, Thursday, June 2, 2022. Turkey has sent a letter to the United Nations formally requesting that the country be referred to as
Turki resmi ganti nama. Foto: AP/Burhan Ozbilici
Jakarta -

Pada bulan Juni ini, Turki mengumumkan perubahan nama resmi negaranya menjadi Turkiye. Pengubahan nama Turki menjadi Turkiye itu berlaku efektif sejak diterimanya surat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Apa sebab negara berganti nama?

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. menuturkan bahwa suatu negara bisa saja mengganti nama negaranya. Bisanya, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi.

"Berpulang pada negara masing-masing apa alasannya tapi dapat diidentifikasi dari beberapa pengalaman," tutur Radian dalam laman resmi Unair, Rabu (8/6/2022).

Alasan Negara Berganti Nama

Bukan hanya Turki yang pernah berganti nama resminya. Pada tahun 1935, Persia sempat mengubah nama menjadi Iran. Radian menerangkan, perubahan nama tersebut untuk mengakomodasi bahwa Iran itu bukan sekadar Persia saja.

"Persia itu hanya sukunya," jelasnya.

Selain itu, pada tahun 2019 Makedonia resmi mengubah nama negaranya menjadi Republik Makedonia Utara setelah perselisihan sengketa nama dengan Yunani. Lalu di level konstitusi, Hongaria yang dalam bahasa Inggris bernama The Republic of Hungary mengubah nama menjadi Hungary saja.

"Sedangkan Turki mengubah namanya menjadi Turkiye karena ingin rebranding," jelas dosen Departemen Hukum Tata Negara FH Unair itu.

Bagaimana Proses Pergantian Nama Negara?

Radian melanjutkan, secara prinsip umum, negara merupakan identitas yang menjadi salah satu materi yang diatur dalam konstitusi. Hal-hal penting seperti time of the state, language, dan bahasa daerah ada dalam konstitusi sebagai atribut identitas.

"Ketika perubahan nama dalam arti perubahan yang sesungguhnya, tidak berkaitan dengan official translation, maka itu adalah proses konstitusional," terang Radian.

Proses konstitusional adalah proses mengubah konstitusi, sehingga harus mendapat persetujuan dari badan pembentuk konstitusi di masing-masing negara yang memiliki mekanismenya masing-masing.
"Jika perubahan nama negara hanya terkait sebutan di dalam official translationnya, maka ya, itu tidak tidak perlu ada perubahan konstitusi," terangnya.

"Hungaria sebagai contoh ia menegaskan perubahannya dalam konstitusi dari the republic of hungary menjadi Hungaria," tambahnya.

Bisakah Indonesia Mengubah Nama Resminya?

Radian menjelaskan bahwa dari sisi konstitusi di Indonesia disebutkan hanya ada dua hal yang tidak bisa diubah. Ialah bentuk negara yang berbentuk kesatuan dan Pembukaan UUD 1945.

"Secara tidak langsung, karena pembukaan tidak bisa diubah dan di dalam pembukaan ada kata Indonesia, maka nama negara Indonesia itu tidak bisa diubah menurut konstitusi Indonesia," jelasnya.

Selain itu, penggantian nama negara memiliki dampak yang besar pada dokumen-dokumen kenegaraan dan kependudukan. Ketika suatu negara mengubah namanya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyesuaikan berbagai dokumen.




Simak Video "Warga Lokal di IKN Bakal Diberi Pelatihan, Apa Saja?"
[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia