21 Mei Soeharto Lengser, Begini Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Trisna Wulandari - detikEdu
Sabtu, 21 Mei 2022 17:45 WIB
Peringatan 23 Tahun Tragedi Trisakti. (Dok Kepresma Trisakti)
Peringatan 23 Tahun Tragedi Trisakti, salah satu peristiwa sebelum Soeharto lengser 21 Mei 1998. Foto: Dok Kepresma Trisakti
Jakarta -

Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Peristiwa ini menjadi salah satu titik sejarah pelaksanaan demokrasi Indonesia.

Pada 1998, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme seiring pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia menyebabkan ketidakpercayaan terhadap Soeharto dan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa pelanggaran HAM dan pengumuman kebijakan juga turut memicu demonstrasi mahasiswa dan masyarakat makin besar untuk menentang kebijakan pemerintah, seperti dikutip dari Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia oleh A. Prasetyantoko.

Salah satu peristiwa yang menandai demokrasi di Indonesia pada 1998 yaitu Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Tragedi ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta dan puluhan korban luka.

Gelombang besar demonstrasi di berbagai daerah pada akhirnya membawa Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah Soeharto lengser, masa jabatan presiden dan sistem demokrasi di Indonesia diubah. Dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan oleh Drs. Hasim M, berikut perjalanan pelaksanaan demokrasi di Indonesia:

Perjalanan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia: 1945 - Sekarang

1. Awal Kemerdekaan UUD 1945: 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

  • Berlaku demokrasi dengan sistem presidensial, yaitu kekuasaan presiden yang luas karena lembaga-lembaga negara belum terbentuk
  • Kekuasaan terletak pada KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR
  • Demokrasi dengan sistem parlementer terbentuk pada 14 November 1945 sebagai awal tumbuhnya demokrasi liberal dengan sistem multipartai

2. Konstitusi RIS 1949: 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

  • Berlaku Demokrasi dengan sistem parlementer dan kabinet parlementer semu (quasi parlementer)
  • Terjadi pengangkatan perdana menteri dan pembentukan kabinet, namun presiden masih ikut campur karena ada mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet

3. UUDS 1950: 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

  • Berlaku demokrasi dengan sistem parlementer (demokrasi liberal) dengan sistem multi partai meskipun amanat Pembukaan UUD 1950 menganut demokrasi Pancasila
  • Sistem parlementer yang berlaku adalah sistem parlementer semu (quasi parlementer)
  • Sering terjadi pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya dari parlemen (DPR) sehingga sejakberlakunyaUUDS 1950, terjadi 7 kali pergantian kabinet sebagai berikut:
    • a. Kabinet Natsir: 6 September 1950 - 27 April 1951
    • b. Kabinet Sukiman: 27 April 1951 - 3 April 1952
    • c. Kabinet Wilopo: 3 April 1952 - 30 Juli 1953
    • d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955
    • e. Kabinet Burhanudin Harahap: 12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956
    • f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956 - 9 April 1957
    • g. Kabinet Kerja (Djuanda): 9 April 1957 - 10 Juli 1959

Pemilu legislatif berlangsung pada 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Pemilu ini memilih anggota konstituante yang berlangsung dengan pemilu multi partai dan sistem perwakilan berimbang (sistem proporsional). Pemilu ini menghasilkan pemerintahan atau kabinet koalisi 4 partai, yaitu Partai Masyumi, PNI, NU, dan PKI.

4. Orde Lama, Masa UUD 1945: 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966

Berlakunya demokrasi terpimpin atau kembali presidensial berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, pelaksanaan demokrasi terpimpin berubah menjadi pemerintahan yang sentralistik di bawah Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.


Perubahan demokrasi terpimpin menjadi pemerintahan sentralistik menyebabkan berbagai penyimpangan dalam sistem politik, antara lain:

  • a. Pengangkatan Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup
  • b. Pembentukan berbagai lembaga negara tanpa ketentuan UUD 1945
  • c. Dibubarkannya Konstituante hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Sukarno
  • d. Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif

5. Orde Baru, Masa UUD 1945: 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998

  • Berlakunya demokrasi Pancasila dengan sistem kabinet presidensil
  • Terjadi peralihan kekuasaan dari presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto akibat pasca peristiwa G 30 S/PKI.
  • Penataan demokrasi Pancasila berdasarkan Ketetapan MPRS No XXXVII/MPRS/1966 tentang pedoman pelaksanaan demokrasi Pancasila, kelak diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang peraturan tata tertib MPR.
  • Pemilu pertama selama Orde Baru digelar pada 3 Juli 1971, peserta 10 partai politik.
  • Penyederhanaan partai politik diberlakukan, dari 10 partai politik menjadi 3 partai politik yaitu PPP Golkar, dan PDI.
    Asas tunggal Pancasila diberlakukan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Terjadi penyimpangan sepanjang masa Orde Baru seperti pelanggaran HAM, KKN
  • Indonesia juga mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi berkepanjangan, yang salah satunya turut menyebabkan jatuhnya Orde Baru.

6. Reformasi, Amandemen UUD 1945: 21 Mei 1998 - sekarang

  • Masih berlaku demokrasi Pancasila dengan sistem kabinet presidensial, B.J. Habibie menjadi presiden
  • Pembatasan masa jabatan presiden melalui Amandemen I UUD 1945
  • Sidang MPR pada bulan November 1998 digelar untuk menata kehidupan bernegara dan memenuhi tuntutan reformasi dengan pemilu yang dipercepat
  • Pemilu pertama masa reformasi pada 7 Juni 1999, memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, diikuti 48 partai politik
  • Pemilu pertama dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemilihan presiden dan wakilnya oleh anggota MPR menghasilkan pemerintahan baru dengan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati
  • Amandemen UUD 1945 selama 4 kali sejak 1999 - 2002 sebagai bagian penataan kehidupan demokrasi atau ketatanegaraan Indonesia.
  • Terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kepada Megawati pada Juli 2001 setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit yang isinya membubarkan MPR/DPR.
  • Pemilu kedua selama masa reformasi pada 5 April 2004 oleh KPU independen untuk memilih legislatif, diikuti 24 partai politik
  • Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia pada 5 Juli 2004, menghasilkan pemerintahan baru di bawah dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.
  • Sejak 2004, rakyat dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah, di samping memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di pemilu
  • Pemilu 2009 - sekarang menghasilkan pemerintahan:
    • a. Pemilu 2009: Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wapres Boediono
    • b. Pemilu 2014: Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla
    • c. Pemilu 2019: Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin

Bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini menurut detikers?



Simak Video "Keluarga Cek Kesiapan Jelang Kepulangan Eril di Bandara Soetta"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia