Benarkah PeduliLindungi Langgar HAM? Ini Kata Pakar Unair

Trisna Wulandari - detikEdu
Jumat, 22 Apr 2022 15:00 WIB
ilustrasi
Apakah PeduliLindungi Langgar HAM? Foto: Dok.detikcom
Jakarta -

Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) menilai aplikasi PeduliLindungi di Indonesia melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut laporan tersebut, pelanggaran privasi tersebut lantaran adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan pengambilan data pribadi tanpa izin. Apa benar PeduliLindungi melanggar HAM?

Amerika Serikat selama hampir 50 tahun belakangan merilis laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan ini memberikan catatan faktual dan obyektif terkait status HAM di seluruh dunia. Per 2021, AS melaporkan status HAM dari 198 negara dan wilayah dunia termasuk Indonesia.

Dikutip dari laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dirilis Menteri Luar Negeri AS Antony J Blinken tersebut, aplikasi PeduliLindungi disebut menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu.

Catatan tersebut mengacu pada laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi tidak dirinci jelas nama LSM terkait. LSM tersebut menyatakan keprihatinannya atas informasi yang dikumpulkan aplikasi dan bagaimana data tersebut disimpan serta digunakan pemerintah.

LSM tersebut juga mengklaim petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka, serta memantau panggilan telepon.

Apa Benar PeduliLindungi Melanggar HAM?

1. Persoalan Pembatasan Gerak

Merespons laporan tersebut, pakar Universitas Airlangga (Unair) M Syaiful Aris SH MH LLM menilai isinya belum jelas jika dilihat dari aspek pelanggaran HAM.

"PeduliLindungi ini digunakan untuk men-tracking kasus positif Covid-19, tidak ada unsur untuk membatasi. PeduliLindungi yang saya pahami itu memberikan perlindungan hak hidup di masa pandemi ini karena mereka yang positif dibatasi pergerakannya supaya tidak menyebar," kata Aris, dikutip dari laman Unair, Jumat (22/4/2022).

Aris menjelaskan, HAM menurut teori terbagi atas hak yang bisa dibatasi (derogable rights) dan hak yang tidak bisa dibatasi atau non-derogable rights. Pembatasan pergerakan masyarakat di masa pandemi, katanya, termasuk ke dalam derogable rights.

Menurut Aris, pembatasan tersebut wajar dan rasional dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan dan kesehatan yang menjadi kepentingan umum.

2. Persoalan Perlindungan Data Pribadi oleh Pemerintah

Teriat data pribadi puluhan juta pengguna PeduliLindungi, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unair tersebut menyarankan pemerintah agar membentuk aturan jelas ihwal perlindungan data pribadi.

Sebab, sambungnya,hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) yang kuat tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, saat ini hanya ada Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

"Belum ada dasar hukum yang kuat yang berkaitan dengan data pribadi sehingga masih banyak potensi untuk disalahgunakan. Aspek hukum itulah yang jadi prioritas dan harus diperhatikan," terangnya.

Aris menegaskan, perlindungan data pribadi tidak harus dilakukan oleh masyarakat saja, melainkan juga peran penting pemerintah.

"Yang perlu masyarakat lakukan tentu hati-hati dan selektif dalam memberikan data pribadi. Menurut saya, yang lebih penting harus ada ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi itu dan mekanisme kontrol dari pemerintah," tutupnya.



Simak Video "Kereta Amtrak Tabrak Truk Sampah di AS, Ratusan Penumpang Terluka"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/faz)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia