Mengenal Particuliere Landerijen, Tanah Partikelir di Masa Penjajahan

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 30 Nov 2021 14:15 WIB
Stasiun uji pasokan air di Meester Cornelis (kini Jatinegara), kawasan particuliere landerijen di Batavia.
Stasiun uji pasokan air di Meester Cornelis (kini Jatinegara), kawasan particuliere landerijen di Batavia. Foto: Wikimedia Commons/Koleksi Tropenmuseum
Jakarta - Particuliere landerijen adalah salah satu penyebab kerusuhan di zaman penjajahan Belanda di nusantara. Petani di masa itu mencoba kabur dan melawan, baik secara sporadis hingga terorganisir.

Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4: Kemunculan Penjajahan di Indonesia oleh Marwati Djoened, Poesponegero, dan Nugroho Notosusanto, kebijakan particuliere landerijen berkembang di masa VOC. Kebijakan ini di antaranya dilanjutkan pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), dan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816).

Apa Itu Particuliere Landerijen?

Pengertian Particuliere Landerijen

Particuliere landerijen adalah tanah partikelir atau tanah milik swasta yang dijual oleh unsur kolonial dan pemerintah kolonial di nusantara. Berbeda dengan penjualan tanah biasanya, pembeli tanah diberikan hak menjadi tuan tanah lengkap dengan wilayah, tenaga petani, dan pajak keduanya.

Tidak heran, keberadaan jual-beli tanah partikelir saat itu memicu kerusuhan para petani yang berang atas pungutan cukai. Para petani saat itu juga harus menuai panen sesuai kehendak tuan tanah. Karena lahan tidak diawasi tuan tanah, petani diawasi petugas yang sewenang-wenang atas kedudukannya.

Tanah-tanah partikelir yang dijadikan lahan pertanian juga memicu praktik perbudakan. Contoh, petani diwajibkan mengangkut hasil panen dari sawah ke lumbung yang berjarak 10-12 paal (15-18 km). Petani dan pekerja pabrik kopi juga dipaksa kerja rodi, dengan hukuman berat jika terlambat. Sementara itu, kurir yang jauh-jauh datang ke pabrik dengan komoditas bisa ditolak begitu saja.

Particuliere landerijen juga diikuti dengan pengawasan di luar urusan tanah. Contoh, pengawasan penjualan hasil ternak, rumput, kayu, dan penebangan pohon. Petani juga wajib menyerakan 2 butir kelapa per pohon, sebatang bambu per petak sawah, seluruh hasil pohon enau atau kopi yang diwajibkan ditanam sampai 250 batang. Jika tidak dapat membaayar utang, maka tanah, rumah, dan kerbaunya disita.

Kebijakan-kebijakan di atas bisa memicu ribuan pengungsian dari sebuah tanah partikelir. Contoh, tanah partikelir Ciomas, Jawa Barat yang menghasilkan kopi menyebabkan pelarian hingga 2.000 orang, termasuk buruh harian gudang dan perkebunan kopi milik tuan tanah.

Mengapa Muncul Tanah Partikelir?

Kebijakan particuliere landerijen atau tanah partikelir muncul karena kekuasaan VOC abad ke-17 masih lemah. Untuk mencegah terjadinya serangan, maka VOC memberikan dan menjual tanah kepada orang-orang kepercayaannya, termasuk orang pribumi dan China sejak tahun 1680-an, seperti dikutip dari laman Museum Tanah dan Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Tanah partikelir di Indonesia juga muncul dari situasi krisis keuangan pasca bubarnya VOC tahun 1799, yang meninggalkan utang 134,7 juta gulden, seperti dikutip dari Merebut Ruang Kota oleh Purnawan Basundoro.

Salah satu solusi yang diambil pejabat kolonial adalah menjual sebagai wilayah yang mereka kuasai ke pihak ketiga, yaitu pengusaha swasta. Proses penjualan wilayah-wilayah bekas kekuasaan kolonial tersebut kelak melahirkan wilayah-wilayah otonom yang disebut tanah partikelir atau particuliere landerijen.

Penjualan tanah di sekitar Surabaya contohnya, dimulai pada masa Dirk van Hogendorp. Penjualan tanah bermula di Gunungsari dan meningkat di masa Daendels. Tanah-tanah yang dijual biasanya sangat luas. Pada 1811, penjualan tanah partikelir telah menghasilkan uang 4.000-5000 rijkdalders per bulan.

Gubernur Jenderal Janssens dan Letnan Gubernur Jenderal Raffles juga menjual tanah-tanah di kawasan Surabaya pada pihak ketiga, baik secara langsung maupun lewat lelang. Pada tengah abad ke-19, kawasan tanah partikelir di pinggiran Surabaya masih merupakan lahan pertanian.

Dikutip dari Netherlands India: A Study of Plural Economy oleh J.S. Furnivall, "tanam bebas" dilaksanakan salah satunya di particuliere landerijen atau tanah partikelir seluas 2 juta acre (80 hektare).

Namun, particuliere landerijen dianggap berisiko tidak menghasilkan banyak komoditas ekspor karena lebih banyak ditanami beras. Tanah tersebut dikelola petani, dan pemilik tanah dapat sewenang-wenang memungut biaya sewa lahan yang tinggi.

Pada 1870, dari 1,6 juta bouw tanah partikelir di nusantara, dua pertiga lahan dimiliki orang Eropa, 58.000 milik pribumi, dan sisanya milik orang China. Orang China saat itu unggul dengan bisnis kayu hingga tahun 1900.

Dikutip dari The Archives od the Kong Koan of Batavia yang disunting Leonard Blusse, Majoor Chen Yongyuan pada 1866 di Batavia menjalankan 14 usaha dengan tanah partikelir di bawah perusahaannya, Kong Koan. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk perumahan kontrak dan lahan pekuburan, yang menghasilkan kemakmuran bagi perusahaan.

Di bawah pemerintahan gubernur jenderal Hindia Belanda Dirk Fock, pemerintah kolonial mencoba mengesampingkan pengaruh China dengan membeli kembali tanah partikelir, membuat proyek irigasi, dan mendorong industri dengan penjaminan pasar.

Nah, jadi particuliere landerijen adalah tanah partikelir atau tanah milik swasta di masa penjajahan Belanda yang menimbulkan banyak kerusuhan dan kesengsaraan bagi petani.

Simak Video "Jokowi Minta Papua Barat Jadi Produsen Pertanian Pertama di Indonesia Timur"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia