3 Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS dan Contoh Pelanggarannya

Kristina - detikEdu
Kamis, 14 Okt 2021 12:30 WIB
Ribuan PNS DKI Jakarta ikuti upacara HUT ke-74 RI di Pulau D Reklamasi. Sebanyak 75 bus disiapkan untuk mengangkut para pegawai tersebut.
Foto: Ilustrasi 3 Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS dan Contoh Pelanggarannya (Rifkianto Nugroho)
Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikenakan hukuman disiplin apabila tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Hukuman disiplin bagi PNS diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menurut peraturan tersebut, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Kewajiban PNS tercantum dalam Pasal 3 dan 4, sedangkan larangan PNS diatur dalam Pasal 5. Setidaknya, ada 8 kewajiban PNS, sebagai berikut:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain 8 kewajiban di atas, PNS juga wajib menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS dan jabatan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan melaporkan sesegera mungkin kepada atasannya apabila mengetahui hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

PNS juga wajib melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

Terakhir, PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa larangan yang harus dihindari seorang PNS adalah menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan diluar ketentuan, hingga meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Larangan lainnya dijelaskan dalam Pasal 5.

Hukuman Disiplin PNS

Berdasarkan PP yang tertanggal 31 Agustus 2021 ini, PNS yang tidak menaati atau melanggar kewajiban dan larangan akan dikenakan hukuman disiplin.

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin," bunyi Pasal 7, seperti dikutip detikEdu, Kamis (14/10/2021).

Tingkat hukuman disiplin bagi PNS terbagi ke dalam 3 kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sedangkan, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan sebesar 25 persen. Pemotongan ini dapat dilakukan selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

Sementara itu, hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Berikut ketentuan hukuman disiplin PNS kategori berat:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hukuman disiplin bagi PNS dijatuhkan berdasarkan pelanggaran kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh hukuman disiplin ringan adalah melanggar jam masuk kerja. PNS yang melanggar ketentuan jam kerja akan mendapatkan:

1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin akan diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum, antara lain Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Perwakilan RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau yang setara, Pejabat Administrator atau yang setara, dan Pejabat Pengawas atau yang setara dengannya.

Nah itulah ketentuan hukuman disiplin bagi PNS. Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima.

Simak Video "Curi Beras-Tabung Gas, Oknum PNS di Parepare Dibekuk Polisi"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/pay)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia