.webp)
Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dilakukan di geladak kapal perang angkut serbu milik Amerika Serikat. Nama Perjanjian Renville diambil dari nama kapal perang USS Renville.
Perjanjian ini terjadi pada 18 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Kapal USS Renville disepakati karena merupakan tempat netral dan telah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Latar belakang dan hasil Perjanjian Renville
A. Latar belakang Perjanjian Renville
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perjanjian Renville diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946 tentang status kemerdekaan Indonesia.
Saat dilaksanakan, perjanjian ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Dalam perundingan itu, terdapat beberapa delegasi dari Indonesia maupun Belanda atau yang kelak disebut sebagai tokoh Perjanjian Renville. Delegasi tersebut di antaranya adalah:
- Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin serta Ali Sastroamijoyo, H Agus Salim, Dr J Leimena, Dr Coatik Len, dan Nasrun.
- Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R Abdul Kadir Wijoyoatmojo serta Mr HAL Van Vredenburg, Dr PJ Koets, dan Mr Dr Chr Soumokil.
- Mediator PBB dipimpin oleh Frank Graham, Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.
B. Hasil dan isi Perjanjian Renville
Menurut buku Sejarah SMP/MTs Kls IX (KTSP) karya Dr Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra Sudarini Suhartono, MA, disebutkan hasil Perjanjian Renville sebagai berikut:
1. Gencatan senjata masih terus dilaksanakan
2. Disetujui adanya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Republik Indonesia dengan Belanda
3. TNI harus ditarik mundur dari kantong-kantong republik di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta.
Isi lengkap Perjanjian Renville adalah:
1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera
2. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS
3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk
4. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera
5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook
6. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda
7. Akan dibentuk UNI Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda
8. Akan diadakan plebisit atau referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS
9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
C. Dampak Perjanjian Renville bagi Indonesia
Perjanjian Renville terbukti sangat merugikan pihak Indonesia, mulai dari perekonomian Indonesia yang diblokade Belanda secara ketat hingga memicu aksi pemberontakan PKI pada 1948 serta membuat konflik politik.
Pada saat itu, banyak tokoh RI yang tidak lagi percaya pada Perdana Menteri RI Amir Syarifuddin yang telah menyetujui perjanjian tersebut.
Pejuang Republik Indonesia yang tergabung dalam laskar-laskar tidak mau mematuhi hasil Perjanjian Renville tersebut. Laskar-laskar itu terus melakukan perlawanan bersenjata kepada tentara Belanda.
(faz/row)
