Peneliti UGM: PPKM Diperpanjang, Waspada Potensi Deindustrialisasi UMKM

Lusiana Mustinda - detikEdu
Selasa, 03 Agu 2021 19:00 WIB
Perajin peti mati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ikut kebanjiran order menyusul peningkatan angka kematian pasien akibat COVID-19. 

Hal itu diakui oleh Ida Jasmadi (42), perajin peti di Blok Bodas, Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Sejak sebulan terakhir permintaan tak ada henti-hentinya seiring bertambahnya angka kematian akibat COVID.
Foto: Bima Bagaskara
Jakarta - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Dalam perpanjangan ini, ada penyesuaian status daerah yang berubah dari level 3 menjadi level 4.

Tujuan dari diperpanjangnya PPKM adalah untuk menekan lonjakan kasus positif COVID-19 dari paparan penularan varian delta. Namun perpanjangan PPKM nantinya bisa saja berdampak pada ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini sudah terkena dampaknya sekitar 1,5 tahun belakangan.

Dilansir dalam laman UGM, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Dr. Hempri Suyatna mengatakan, selama penerapan PPKM darurat hingga level 2 sampai 2 Agustus saja sudah membuat banyak UMKM bangkrut hingga gulung tikar.

Menurut Hempri, perpanjangan PPKM menjadi ancaman serius terjadinya deindustrialisasi sektor UMKM. Dilansir situs Kementerian Perindustrian, deindustrialisasi adalah penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri.

"Perpanjangan PPKM level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM. Banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih profesi," jelas Hempri.

Saat pandemi seperti sekarang ini pelaku sektor UMKM memerlukan tidak hanya modal kerja tetapi juga jejaring pemasaran serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. "Sayangnya ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Hampri menilai, pemerintah dan swasta bisa membantu UMKM melalui inovasi-inovasi protokol kesehatan untuk pelaku UMKM seperti sistem giliran pedagang sehingga tidak terjadi kerumunan. Selain itu, secara perlahan perlu ada sedikit pelonggaran di beberapa destinasi wisata dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung atau jam buka wisata untuk menghindari kerumunan.

Menurut Hampri, perlu ada gerakan bela dan beli produk lokal untuk terus digaungkan agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Menurutnya ada beberapa Pemda yang sudah melakukan dimana ASN diminta membeli produk UMKM daerahnya. "Saya kira ini sangat membantu di tengah menurunnya daya beli masyarakat," jelasnya.

UMKM memiliki kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemi. Akan tetapi apabila tidak ada kepekaan pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi UMKM di tengah krisis maka mereka pun akan susah untuk berdaya.

"Saya kira bansos dan digitalisasi UMKM selama ini tidak cukup efektif untuk membantu UMKM. Ke depan sebenarnya juga perlu dipikirkan desain jaminan sosial bagi pelaku UMKM sehingga mereka tetap bisa bertahan ketika terjadi bencana seperti ini. Gagasan ini sudah lama dimunculkan tapi hingga saat ini belum terealisasi," tandasnya.



Simak Video "Siasat Pengusaha Restoran Bertahan di Tengah Hantaman Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(lus/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia