Bagaimana Hukum Penimbun Oksigen di Masa COVID-19? Ini Kata Pakar UI

Rahma I Harbani - detikEdu
Sabtu, 17 Jul 2021 19:01 WIB
tabung oksigen
Foto: Faiq Azmi
Jakarta -

Manajer Riset Publikasi dan Sitasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Heru Susetyo menanggapi fenomena kelangkaan oksigen dan obat-obatan untuk pasien COVID-19 di Indonesia. Fenomena tersebut juga tidak lepas dari kasus penimbunan oksigen oleh oknum tertentu.

Menurut Heru, sanksi dari penimbunan tabung oksigen atau obat-obatan di masa pandemi sebenarnya sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 yang tertulis bahwa pelaku akan dikenakan ancaman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 miliar.

Tidak hanya itu, pelaku juga akan dikenakan sanksi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara dan denda berupa uang.

"Selain itu, oknum penimbun juga dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda Rp 2 miliar," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, dikutip detikEdu dari laman resmi UI, Sabtu (17/7/2021).

Namun, kata Heru, perihal masalah hukuman bagi pelaku penimbunan tidak hanya berhenti sampai di situ. Di Indonesia terdapat Pasal 14 Undang Undang Wabah Tahun 1984 yang masih bersifat sangat luas dan cair.

Sebab itulah, diakui Heru bahwa penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menentukan kategori pelanggaran dari pelaku penimbunan. Tidak dapat dipungkiri, hal itu berujung pada ketimpangan antara penindakan pada satu kasus dan kasus lainnya.

"Penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan apakah tindakan pelanggaran tersebut termasuk kedalam kategori pelanggaran akibat kelalaian atau tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja," papar dia.

Lebih lanjut, Heru juga menambahkan alasan dari terhambatnya proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran di masa pandemi COVID-19. Ia membeberkan bahwa masih adanya aparat penegak hukum yang justru bekerja sama dengan oknum-oknum penimbun.

"Adanya segelintir aparat penegak hukum yang ikut bermain dalam kelompok penjahat penimbunan dan praktik korupsi turut menyulitkan penanganan COVID-19 di Indonesia," beber Heru.

"Belum lagi banyaknya hoaks akibat tingkat literasi masyarakat yang rendah dan banyaknya aparat penegak hukum yang terpapar COVID-19," sambung dia.

Sehingga, kata pakar UI ini, aktivitas penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena harus dihentikan sementara waktu. Hal itu menjadi buntut panjang dari masalah demi masalah yang disebutkan sebelumnya.



Simak Video "RI Berprinsip Bebas Aktif di Tengah Invasi Rusia Dinilai Tepat"
[Gambas:Video 20detik]
(nwy/nwy)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia