Gelar Profesor Kehormatan, Siapa Tokoh yang Pernah Dapat Selain Megawati?

Novia Aisyah - detikEdu
Rabu, 09 Jun 2021 17:19 WIB
Prananda Prabowo sukses mengarahkan Rakernas I PDIP guna mewujudkan Indonesia menjadi Negara Industri berbasis Riset dan Inovasi Nasional.
Megawati Soekarnoputri didampingi Prananda Prabowo (Foto: dok. PDIP)
Jakarta - Gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap akan diberikan pada Megawati Soekarnoputri dalam sidang senat terbuka Universitas Pertahanan (Unhan), Jumat (11/06/2021).

Presiden Republik Indonesia kelima ini mendapatkan gelar tersebut dalam Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan di kampus yang terletak di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor itu.

Rektor Unhan Laksamana Madya (TNI) Amarulla Octavian menyatakan bahwa sidang senat akademik Unhan sudah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat penerimaan gelar tersebut.

"Unhan RI mencatat keberhasilan Ibu Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," ujar Amarulla.

Lalu selain Megawati Soekarnoputri, siapa saja tokoh yang pernah mendapat gelar serupa?

Menurut catatan detikcom pada 12 Juni 2014 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga mendapatkan gelar profesor kehormatan dari Unhan. Presiden ke-6 RI ini menjadi guru besar dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional. SBY bahkan disebut jadi profesor pertama dalam bidang tersebut.

Dalam upacara penyematan gelar tersebut, SBY menyampaikan sebuah orasi berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia".

Dikutip dari buku Tentang Ilmu Pertahanan yang ditulis oleh Makmur Supriyatno, dalam pidatonya, SBY banyak menyebutkan pernyataan tentang keamanan nasional.

SBY mengatakan, "Sebagai catatan, saya terpaksa sering menggunakan istilah "national security" bersama-sama dengan keamanan nasional, sebab di negeri kita ada persoalan dengan pendefinisian "keamanan nasional" jika kita kaitkan dengan pengertian yang berlaku secara universal.

Secara internasional, seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, national security mencakup militer, ekonomi, politik, dan diplomasi. Jadi bukan semata-mata militer. Sedangkan di Indonesia keamanan sering memiliki pengertian yang lebih sempit. Keamanan sering dibedakan dengan pertahanan.

Jika pertahanan dipandang sebagai domain dan milik TNI, maka keamanan adalah wilayah tanggung jawab dan tugas Polri. Oleh karena itu, untuk menghindari salah persepsi dan salah pengertian, sepanjang pidato saya ini akan saya gunakan istilah keamanan nasional seperti halnya national security yang dipahami secara internasional."

Pada tahun ini, selain Megawati Soekarnoputri, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin juga mendapat gelar tersebut dari Universitas Diponegoro. Gelar ini dikukuhkan pada M. Syarifuddin dalam bidang Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip.

Mengutip dari laman resmi Undip, alasan pengukuhan M. Syarifuddin adalah pemikiran serta langkah progresif dan inovatif sebagai terobosan kreatif yang merepresentasikan sikap tanggap, berani, sekaligus memperlihatkan kapasitas dan kompetensi luar biasa sebagai praktisi maupun teoritisi.

Menurut Undip, ada tiga hal yang mencerminkan alasan tersebut. Pertama, M. Syarifuddin mengeluarkan Pedoman Pemidaan terhadap penjatuhan pidana pelaku korupsi uang negara.

Kedua, adalah pengembangan virtual court yang diinisiasi M. Syarifuddin melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini juga dianggap sebagai respon cepat beliau terhadap pandemi COVID-19.

Ketiga, adalah sepak terjang M. Syarifuddin dalam pengembangan berbagai aplikasi peradilan yang mendukung Pembaruan Peradilan Moderen di Indonesia. Contohnya adalah aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pengembangan sistem peradilan elektronik bagi perkara perdata, perkara agama, perkara tata usaha negara, Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan.

Aturan pengukuhan gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap ini tertuang dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2012 tentang Pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.

Dalam pasal 1 ayat 1 Permendikbud tersebut disebutkan bahwa seseorang yang punya prestasi luar biasa, dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi.

Selain itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 154/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap. Pemberian gelar profesor kehormatan menurut surat itu untuk menghargai dan mengakui ilmu yang tumbuh di dalam lingkungan profesi, karier, atau masyarakat.

Surat tersebut juga menyebutkan seseorang yang dicalonkan menjadi guru besar tidak tetap bukan berasal dari kalangan akademisi. Kemudian, mempunyai karya yang sifatnya "tacit knowledge" dan berpotensi dikembangkan menjadi "explicit knowledge" di perguruan tinggi serta berguna bagi kesejahteraan manusia

Figur yang akan mendapat gelar profesor kehormatan juga harus diajukan oleh perguruan tinggi setelah rapat senat perguruan tinggi kepada menteri dengan melampirkan karya-karya yang bersangkutan.

Simak Video " Seluk Beluk Pemberian Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/pal)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia