Tujuan Penyusunan APBN: Pengertian, Fungsi, dan Mekanisme Pelaksanaan

Erwin Dariyanto, Faqihah Muharroroh Itsnaini - detikEdu
Rabu, 03 Mar 2021 14:30 WIB
Presiden Joko Widodo menyerahkan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR Puan Maharani.
Momen Presiden Jokowi Serahkan RUU APBN 2021. Apa sih sebenarnya fungsi, tujuan APBN dan bagaimana mekanisme penyusunan APBN (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Setiap negara tentu memiliki kebijakan anggaran masing-masing, seperti APBN di Indonesia. Seperti apa pengertian, fungsi, mekanisme, dan tujuan penyusunan APBN?

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah disetujui DPR, pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai pedoman melaksanakan rencana dan proyek selama satu tahun, dari 1 Januari hingga 30 Desember pada tahun tersebut.

Jadi, APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu satu tahun.

Lalu, bagaimana tujuan, fungsi, sumber penerimaan negara, dan mekanisme penyusunan APBN? Simak penjelasan berikut ya detikers.

Tujuan Penyusunan APBN

Melansir dari situs Kemdikbud, APBN disusun dengan sejumlah tujuan. Pertama, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

Tujuan penyusunan APBN lainnya adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat, sekaligus meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam pemerintahan.

Tak hanya itu, APBN juga bertujuan menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang serta jasa publik melalui proses yang lebih prioritas.

Fungsi APBN

Selain pengertian dan tujuan APBN, detikers perlu mengetahui enam fungsi APBN yang harus dijalankan oleh Kementerian Keuangan, seperti:

1. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik atau public good provision). Fungsi ini dilakukan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target sasaran. Misalnya menetapkan anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek.

2. Fungsi Distribusi
Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata antar wilayah.

3. Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilisasi memiliki arti bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi. Misalnya, saat terjadi inflasi yang mana harga barang dan jasa cenderung naik. Maka, pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang beredar dapat dikurangi, dan harga-harga kembali turun.

4. Fungsi Otorisasi
Fungsi ini berarti anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat.

5. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan APBN adalah untuk mengalokasikan sumber daya sesuai yang direncanakan setiap tahunnya. Jika perencanaan pembelajaran sudah ada, pemerintah bisa menambah rencana yang mendukung pembelajaran itu. Misalnya, persiapan untuk membantu proyek pembangunan waduk senilai 10 milyar.

6. Fungsi Pengorganisasian
Pada fungsi pengorganisasian, anggaran negara sebagai pedoman untuk menyimbangkan berbagaii pos yang ada agar semua kepentingan dapat berlangsung dengan baik.

7. Fungsi Pengawasan
Fungsi terakhir, artinya anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan pemerintah telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak. Dengan begini, rakyat mampu menilai apakah tindakan pemerintah sudah sesuai atau belum dengan APBN.

Sumber Penerimaan Pemerintah
Sumber penerimaan atau pendapatan negara digunakan untuk membiayai belanja negara. Pendapatan ini bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dana anggaran APBN adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan migas dan nonmigas, pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan lainnya. Pajak perdagangan internasional yaitu bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

2. Penerimaan bukan pajak
Semua bentuk penerimaan oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

3. Hibah
Penerimaan hibah artinya semua yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

Penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBN terdiri dari sejumlah tahap. Secara umum, tahapannya yaitu:

1. Persiapan dan penyusunan Rencana APBN (RAPBN) yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara.

2. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Lalu, DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan.

3. Jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan.

4. Saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan sekaligus diperkuat dengan Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.

5. Selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR.

6. Tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam satu tahun sudah selesai.

Fungsi, mekanisme, dan pelaksanaan APBN harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agar dapat memenuhi tujuan penyusunan APBN yang dibuat oleh negara.

(erd/erd)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia