Kepanjangan dari BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi Meteorologi (cuaca), Klimatologi (iklim), dan Geofisika (Gempa bumi dan Tsunami).
Untuk menunjang tugas-tugas tersebut BMKG memiliki 5 Balai Besar Wilayah I-V serta 180 Stasiun Meteorologi, Stasiun Geofisika, dan Stasiun Klimatologi.
Selain itu ada juga 3 Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW yang berada di Bukit Kototabang (Sumbar), Lore Lindu Bariri (Palu), dan Puncak Vihara Klademak di Sorong, Papua Barat.
Dilansir dari situs resmi BMKG, sejarah pengamatan meteorologi di Indonesia berawal dari kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Pieter Loth Onnen, seorang kepala rumah sakit di Bogor pada tahun 1841
Pemerintah Hindia Belanda kemudian menganggap data hasil pengamatan dan geofisika sangat penting. Akhirnya pada 1866, berdirilah instansi pemerintah dengan nama Magnetisch en Meteorologisch Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi.
Pieter Adriaan Bergsma ditunjuk menjadi direktur lembaga tersebut.Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945, nama lembaga ini kemudian diganti menjadi Kisho Kauso Kusho atau Lembaga Meteorologi.
Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih lembaga cikal bakal BMKG ini lantas membaginya menjadi dua, yakni Biro Meteorologi dan Jawatan Meteorologi dan Geofisika.
Biro Meteorologi Yogyakarta ditempatkan di lingkungan Markas Tertinggi Tentara Rakyat Indonesia khusus untuk melayani kepentingan Angkatan Udara. Sedangkan di Jakarta dibentuk Jawatan Meteorologi dan Geofisika, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
Hanya saja ketika terjadi agresi militer Belanda, pada 21 Juli 1947 Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche Dienst.
Setelah penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia dari Belanda pada tahun 1949, Meteorologisch en Geofisiche Dienst diubah menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika. Posisi lembaga yang akhirnya disebut BMKG ini ditempatkan di bawah Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
Selanjutnya, pada tahun 1950 Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization atau WMO).
Perubahan nama lembaga ini kembali dilakukan pada 1955 menjadi Lembaga Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan. Namun namanya dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara lima tahun kemudian.
Pada tahun 1965, namanya diubah menjadi Direktorat Meteorologi dan Geofisika, kedudukannya tetap di bawah Departemen Perhubungan Udara. Setelah itu pada tahun 1972, berganti menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika.
Statusnya lantas dinaikkan pada 1980 dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian pada tahun 2002, dengan keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama tetap.
Terakhir, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
(pal/pal)
