.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI agar program LPDP khusus Jakarta dapat terealisasi tahun depan. Meski demikian, dananya merupakan dana yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sendiri.
"Dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata takes time, butuh waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Selasa (5/5/2026), dikutip dari Antara.
Opsi Kampus dan Jurusan Ditentukan Pemprov DKI Jakarta
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menentukan siapa saja mahasiswa yang berhak menerima beasiswa LPDP khusus Jakarta. Pemprov DKI juga yang akan mengurus soal kampus dan jurusan yang bisa dipilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk menentukan siswa, universitas, jurusan, dan sebagainya, nanti Pemerintah DKI Jakarta yang akan menentukan," jelasnya.
Gubernur DKI berharap program ini bisa segera terwujud supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Ia menyebut program ini dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa Jakarta agar bisa sekolah di luar negeri.
Persiapannya Sudah sampai Mana?
Sebelumnya, di Balai Kota Jakarta (4/5/2026), Pramono mengatakan LPDP khusus Jakarta sedang dalam tahap pematangan persiapan.
"Bappeda, kemudian Dinas Pendidikan, Asisten dan Sekda sedang memfinalisasi kerja sama dengan LPDP Pusat," ungkapnya, dikutip dari Antara.
Pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa ke luar negeri. Di antaranya, ada alokasi khusus untuk anak-anak Betawi dan anak-anak Jakarta.
"Karena bagaimanapun, sebagai ibu kota dan sesuai undang-undang, kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah di luar negeri," ucap Pramono.
Ia menerangkan, LPDP khusus Jakarta difokuskan untuk mendukung mahasiswa berprestasi, khsusunya dari kalangan Betawi supaya dapat menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggo, baik di dalam maupun di luar negeri.
Selama ini, Pemprov DKI sudah punya skema Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Akan tetapi, sebelumnya kedua program ini hanya memfasilitasi jenjang S1. Pramono memastikan sekarang dukungan pembiayaan pendidikan tersebut telah diperluas sampai jenjang S2 dan S3.
"Baik KJP maupun KJMU sekarang sudah bisa untuk S2 dan S3. Tetapi untuk ke luar negeri memang harus melalui LPDP yang akan diatur oleh Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan," jelasnya.
(nah/faz)
