.webp)
Sebuah video yang diunggah seorang perempuan di media sosial viral dan menuai polemik. Video itu dibuka seperti "perayaan kecil". Sebuah paket yang ditunggu empat bulan akhirnya tiba. Isinya bukan barang mewah, melainkan selembar surat dari Home Office Inggris.
Surat itu menyatakan anak kedua sang pemilik akun, resmi menjadi warga negara Inggris. Perempuan itu juga memperlihatkan paspor Inggris yang datang bersamaan dengan surat tersebut.
Dalam video yang kemudian viral, ia menyebut anak-anaknya kelak akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing dengan "paspor kuat". "Cukup aku saja yang WNI," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Unggahan video tersebut memicu perdebatan luas di media sosial meski pemilik akun telah menghapusnya.
Reaksi publik terpicu karena pemilik akun tersebut ternyata diketahui awardee beasiswa negara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.
Pernyataan "Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.." dari pemilik akun tersebut mendapat beragam penafsiran oleh publik.
Nada mengkritik misalnya muncul dari akun X @sayaxxxxxxxxx yang menyebut, "Klo bener penerima LPDP, miris. memang negeri ini seringkali mengecewakan, begitu pula orang2 d dalamnya. Akan tetapi, anda diberikan beasiswa LPDP u/ mengubah itu, bkn u/ lari menyelamatkan diri sndiri... "
Selain itu, ada akun X @arixxxxxx yang menuliskan,"Paham sih kak pada marah, soalnya kondisi ekonomi di dalam negeri lagi jelek, terus ada orang flexing paspor luar negeri buat anaknya dan pernah punya history LPDP. Orang2 pinter dapet LPDP gitu ada baiknya lebih humble sih ditengah kondisi sensitif kayak skrg."
Pemilik akun Thread @drgrixxxxxxxxxx menyampaikan,"Kritik itu hak setiap warga negara. Tapi menerima beasiswa dari uang rakyat lalu menyatakan 'cukup saya saja yang WNI, anak saya jangan' bukan sekadar kritik kebijakan - itu pernyataan penolakan identitas kebangsaan. Kalau memang kecewa pada kebijakan, yang dikritik adalah kebijakannya. Bukan negaranya. Bukan rakyatnya. Dibiayai rakyat, lalu bilang 'anak saya jangan jadi WNI'. Itu kritik atau amnesia moral?"
Namun ada juga yang menyatakan pembelaan pada pemilik akun. Pemilik akun disebut telah berani "speak up" tentang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Pemilik akun pun mengungkapkan telah memenuhi kewajiban sebagai penerima beasiswa LPDP. Ia menyatakan telah kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Ungkapan di video diakui sebagai bentuk rasa kesal dan marah pada kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak pro rakyat..
