.webp)
Akhir-akhir ini, ramai wacana mengenai Beasiswa LPDP yang akan dihentikan sementara. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah akan mengkaji ulang mengenai penghentian ini.
Diketahui, pemerintah telah menganggarkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Adapun sekitar Rp20 triliun digelontorkan untuk LPDP.
"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," katanya dalam CNN Indonesia dikutip Kamis (18/1/2024).
Muhadjir menyebut dana itu akan dialihkan ke pengembangan riset. Hal itu sejalan dengan amanat Presiden Jokowi untuk meningkatkan dana riset.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan setiap tahun dari 20% anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp 20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar Rp 139 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu dana yang ada," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).
Menurut Muhadjir, seluruh anggaran pendidikan di APBN bakal fokus digunakan untuk membenahi sektor pendidikan, mulai dari riset hingga pengembangan perguruan tinggi.
"Kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu," ujarnya.
LPDP Tetap Lanjut
Kendati demikian, Muhadjir mengatakan beasiswa LPDP tetap berlanjut karena LPDP sebenarnya memiliki dana abadi Rp139 triliun. Dana itu diputar dan selalu menghasilkan imbal hasil. Dana imbal hasil tersebut diperkirakan cukup untuk membiayai beasiswa LPDP.
"LPDP tetap jalan. Saya juga kan ketua dewan penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko, tetapi memang juga menguntungkan," ujarnya.
Perintah Presiden Jokowi
Wacana Beasiswa LPDP dihentikan sementara bermula dari acara Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, pada 15 Januari 2024, yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo.
Dalam forum itu, Presiden Jokowi menyoroti minimnya anggaran riset dan rendahnya rasio penduduk lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Jokowi membandingkan keberpihakan Indonesia pada riset dengan berbagai negara, termasuk Vietnam.
Jokowi ingin menambahkan dana riset. Ia memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk merumuskan kebijakan sebelum pergantian presiden.
"Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden, tetapi dimulai itu yang gede. Jadi, presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan," ucap Jokowi.
(nir/nwk)
