Sandiaga Minta Retribusi Pantai Kuta Ditunda 3 Tahun

Sandiaga Minta Retribusi Pantai Kuta Ditunda 3 Tahun

Triwidiyanti - detikBali
Rabu, 05 Okt 2022 17:00 WIB
Sandiaga Uno di Bali
Foto: Menparekraf Sandiaga Uno saat diwawancarai di Bali, Rabu (5/10/2022). (Triwidiyanti/detikBali)
Badung -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta rencana Desa Adat Kuta memungut retribusi untuk masuk ke Pantai Kuta ditunda.

"Mungkin yang kita bisa pertimbangkan lagi 2 - 3 tahun ke depan adalah bagaimana pariwisata di Bali menjadi berkualitas dan berkelanjutan dengan pendekatan-pendekatan visa lebih baik, produk wisata yang berkelanjutan," jelas Sandiaga usai meresmikan Kampus UMKM Shopee ekspor Bali, Rabu (5/10/2022).

Sandiaga khawatir, pungutan untuk wisatawan itu malah bisa menggerus kunjungan. Menurut pandangannya, saat ini pariwisata Bali baru saja bangkit. Dia pun masih melihat data dari tingkat kunjungan wisatawan ke pantai Kuta hingga akhir Desember 2022

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu pihaknya akan mendiskusikannya. "Pariwisata baru saja bangkit tapi jangan terlalu mengambil keputusan yang mungkin nanti memberatkan wisatawan nusantara," katanya.

Menurut Sandiaga hingga saat ini, keindahan Pantai Kuta masih menjadi salah satu daya tarik wisatawan, khususnya wisatawan domestik.

ADVERTISEMENT

Karena itu pihaknya lebih cenderung untuk meningkatkan citra pariwisata Bali, khususnya Pantai Kuta agar lebih berkualitas.

Sandi mencotohkan, salah satu negara yang sukses dengan quality tourism adalah Bhutan. Saat ini negara itu tengah gencar meningkatkan jumlah dan lama tinggal para wisatawan mancanegara yang datang ke negaranya. Ia pun berharap hal yang sama juga dapat dilakukan Pantai Kuta.

Karena itu, ia berpandangan jika rencana pemungutan retribusi tersebut ditunda terlebih dahulu hingga akhir tahun.

"Pandangan saya, kami dari Kemenparekraf kami ingin melihat data hingga akhir tahun dulu sebelum menerapkan kebijakan yang membebani wisatawan," pungkas Sandiaga.




(hsa/dpra)

Hide Ads