Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung ingin mengadakan sosialisasi terus-menerus selama lima tahun menjelang pelaksanaan pemilu, baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan anggota legislatif (pileg), hingga pemilihan presiden (pilpres). Hal ini sebagai upaya mendongkrak partisipasi pemilih tiap perhelatan pesta demokrasi.
Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra bakal meminta petunjuk kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah untuk menggelar sosialisasi pemilu itu. Yusa Arsana juga menyebut akan membuat rancangan pola sosialisasi berbeda untuk dua zonasi wilayah di Badung.
"Kami sampaikan ke pemerintah daerah jika diizinkan, akan menggelar sosialisasi terus-menerus dalam lima tahun ini. Pola antara wilayah Badung utara dan zona selatan akan dibedakan," ungkap Yusa Arsana Putra, Selasa (17/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusa Arsana mengurai ada beberapa opsi yang bisa dipakai untuk memuluskan rencana sosialisasi kepemiluan terus-menerus. Misalnya dengan memohon dana hibah non-pemilu atau non-pilkada ke pemerintah daerah.
"Sebab di KPU tidak ada lagi anggaran KPU untuk sosialisasi lagi kalau tidak pada saat tahapan. Mungkin dari dana hibah non-pemilu itu, lalu kami membuat semacam kegiatan yang merangsang kesadaran pemilih untuk aktif," tegas Yusa.
Yusa mengakui kondisi demografi di Badung, antara wilayah utara dan selatan sangat berbeda. Hal ini terlihat dari jomplangnya persentase partisipasi pemilih di enam kecamatan, yang rerata lebih rendah di wilayah Kuta dan Kuta Selatan.
Sekadar informasi, 78,01 persen pemilih berpartisipasi di Pilkada Badung 2024. Adapun Kecamatan Abiansemal dengan tingkat partisipasi memilih tertinggi, yakni 90 persen.
Disusul Kecamatan Mengwi dengan 88,69 persen, dan Petang 87,10 persen. Adapun, Kecamatan Kuta Selatan yakni 64,05 persen, Kecamatan Kuta 62,50 persen, dan Kuta Utara 73,49 persen.
"Di Badung utara, dengan pola seperti apapun di pemilu itu relatif tinggi. Kami tidak pernah menemukan turunnya tingkat partisipasi pemilih yang signifikan. Walaupun betul pilkada dengan pileg itu, tingkat partisipasi pilkada selalu di bawah dari pileg," ujar komisioner asal Jimbaran, Kuta Selatan itu.
Selain itu, Yusa memperkirakan gerakan tim partai politik ke akar rumput pada pileg lebih masif dibandingkan momen pilkada. Partai politik (parpol) punya calon yang banyak di satu wilayah sehingga intervensi terhadap konstituen dapat terjaga, dibandingkan pilkada yang hanya punya satu calon dengan pola gerakan ke pemilih yang tidak sekompleks pola kampanye di pileg.
(hsa/hsa)