.webp)
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto berkomitmen untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024. Dia mengungkapkan TNI mengerahkan 157 ribu personel TNI untuk mengamankan pilkada.
"TNI akan mendukung pelaksanaan pengamanan sejumlah 157 ribu (personel)," ungkap Agus seusai menghadiri doa bersama lintas agama di GOR Yudomo Praja Raksaka, Denpasar, Selasa (19/11/2024).
"Kami menyiapkan darat, laut, dan udara untuk mendukung pelaksanaan pemilukada," imbuhnya dalam doa lintas agama yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui doa bersama, Agus berharap agar pelaksanaan pilkada di Bali dan seluruh Indonesia dapat berlangsung damai dan aman.
"Hari ini saya, Kapolri, dan seluruh elemen masyarakat di Bali telah melaksanakan doa bersama yang intinya untuk agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan damai dan aman khususnya di Bali dan seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.
Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga berharap agar pelaksanaan pilkada di Bali dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sebab, kelancaran pilkada menjadi modal dasar dalam melanjutkan pembangunan.
"Kami men-support penuh dan kami doakan agar pilkada serentak semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar dan baik. Ini menjadi modal dasar bangsa kita, rakyat Bali, untuk melanjutkan pembangunan," ujar Sigit.
Sigit juga menekankan pentingnya semangat persatuan dan kesatuan menjelang pilkada. Menurutnya, persatuan dan kesatuan merupakan elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi.
"Walaupun di dalam masing-masing pilihan selalu ada perbedaan, yang harus terus kita jaga adalah bagaimana menjaga semangat persatuan dan kesatuan karena itu yang paling utama dalam kehidupan demokrasi," beber mantan Kapolresta Solo itu.
Menurutnya, demokrasi memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, termasuk dalam menentukan pilihan. Namun, Sigit meminta agar masyarakat menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi.
"Tentunya ada kebebasan berekspresi, berpendapat, menentukan suatu keputusan pilihan. Namun, yang selalu kita dorong seluruh masyarakat selalu menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok," tandas polisi yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
(hsa/hsa)
