.webp)
Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2024 yang digelar pada Senin (11/11/2024) malam berlangsung ricuh. Kedua pasangan calon (paslon) melalui tim pemenangan masing-masing meminta KPU untuk lebih tegas lagi.
"Atas kejadian ini, KPU harus mengambil pelajaran penting yaitu, harus bersikap lebih tegas lagi kepada siapapun yang melanggar ketentuan," ungkap Ketua Tim Pemenangan Kader Jaelani dan Sahrul Parsan (AKJ-SYAH), Kisman Pangeran, kepada detikBali, Selasa (12/11/2024).
Kisman mengungkapkan kericuhan saat debat dipicu teriakan 'ganti suket (surat keterangan pengganti ijazah) berkali-kali. Teriakan itu, Kisman berujar, dilontarkan sebelum maupun sesudah Kader Jaelani berada di atas panggung debat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kisman menegaskan moderator sudah membacakan tata tertib (tatib) debat yang salah satu poinnya adalah tidak boleh menyerang pribadi paslon.
"Teriakan ganti suket itu jelas dan terang adalah menyerang pribadi Kader Jaelani. Kami tentu keberatan, karena teriakan ganti suket jelas menyerang pribadi dan teriakan itu melanggar tatib. Kami selaku pejuang AKJ, tidak mau tinggal diam dengan gaya provokatif dari pihak sebelah," imbuhnya.
Kisman menegaskan pihaknya akan menuruti semua hasil evaluasi KPU. Termasuk jika KPU melarang pendukung untuk memasuki arena debat.
"Kami akan tetap patuh sepanjang itu sesuai dengan regulasi dan demi kepentingan yang lebih besar," ujarnya.
Terpisah, Ketua Sahabat Bambang Firdaus-Syirajuddin (BBF-DJ), Kurnia Ramadhan, juga meminta KPU Dompu untuk lebih tegas dalam mengambil keputusan ketika terjadi insiden dalam debat.
"Masukan saya, agar KPU lebih siap lagi. Bagi siapapun yang mengganggu proses debat, maka KPU harus tegas memerintahkan pihak keamanan agar mengamankan dan mengeluarkannya dari ruang debat," tuturnya.
Kurnia juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan evaluasi atas insiden kericuhan yang mewarnai debat perdana itu.
"Kami serahkan kepada KPU untuk didiskusikan dan dikoordinasikan dengan masing-masing tim penghubung (LO) pasangan calon," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dompu Arif Rahman buka suara terkait kericuhan yang mewarnai debat perdana Pilbup Dompu 2024. Menurutnya, kericuhan pada awal-awal debat terjadi karena miskomunikasi.
"Itu sebenarnya bukan kericuhan, tapi miskomunikasi tentang persoalan Suket (surat keterangan pengganti ijazah) calon bupati petahana (Kader Jaelani)," kata Arif Rahman seusai debat perdana Pilbup Dompu 2024 yang digelar di Pendopo Bupati Dompu, Senin malam.
Arif Rahman mengungkapkan persoalan suket pengganti ijazah yang dipermasalahkan oleh pendukung paslon nomor urut 1, Bambang Firdaus-Syirajuddin (BBF-DJ), harusnya tidak dimunculkan saat debat. Sebab, dia berujar, syarat pendaftaran calon bupati itu sudah tuntas.
"Anggaplah miskomunikasi dinamika dalam debat. Biasalah itu semangat euforia mereka dari para pendukung," imbuhnya.
Meski begitu, Arif Rahman bakal menggelar rapat dan koordinasi dengan para pihak terkait kegaduhan para pendukung paslon saat debat perdana Pilbup Dompu tersebut.
"Harus diplenokan, harus dibicarakan oleh semua pihak, harus dikoordinasikan. Tidak bisa ditentukan oleh keputusan saya sendiri," pungkasnya.
(hsa/gsp)
