.webp)
Calon gubernur (cagub) Bali nomor urut 2, Wayan Koster, mengungkapkan wilayah Nusa Penida akan menjadi salah satu prioritas pembangunan jika terpilih menjadi gubernur di periode kedua. Dia mengaku sudah menyiapkan masterplan (rencana induk).
"Saya sudah memikirkan, membuat masterplan untuk zona pembangunan kawasan Nusa Penida," ungkap Koster dalam acara Diskusi Memikat (Sikat) yang digelar oleh Gerakan Muda Masa Kini (GEMINI), Minggu (27/10/2024).
Menurut Koster, masterplan ini dibuat untuk mengatur pembangunan pariwisata di Nusa Penida. Menurutnya, tak semua area dapat dieksploitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di mana boleh dibangun kawasan pariwisata, di mana tidak. Tidak semua boleh dieksploitasi," imbuh gubernur Bali periode 2018-2023 itu.
Koster tak mengelak bila pemerintah agak terlambat dalam merespons perkembangan pariwisata di Nusa Penida. Termasuk mengenai perizinan yang disebutnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, Koster berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap para wisatawan asing yang kerap berulah. Penindakan ini juga berlaku terhadap para investor yang melakukan pelanggaran.
"Astungkara terpilih kembali, akan dilakukan tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran oleh investor maupun wisatawan asing," ujar Ketua DPD PDIP Bali itu.
Koster menegaskan Nusa Penida merupakan kawasan yang sakral. Pasalnya, banyak pura yang disebut memiliki daya tarik spiritual yang tinggi. Menurutnya, hal itu yang menjadi daya tarik orang-orang untuk berkunjung ke Nusa Penida.
"Itu yang menjadi daya tarik orang untuk melihat Nusa Penida. Nusa Penida itu sebenarnya kalau kita lihat Bali keseluruhan, dia itu berlian. Barang mewah," bebernya.
Koster membeberkan jumlah wisatawan yang melakukan penyeberangan ke Nusa Penida mencapai 5.000 sampai dengan 6.000 orang per hari. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida disebut bak pisau bermata dua. Satu sisi disebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, di sisi lain banyak terjadinya pelanggaran.
"Tapi ada sisi negatif. Pelanggaran terhadap sempadan pantai. Banyak yang membangun villa tidak mengikuti tata ruang yang ada," pungkas pria asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.
(hsa/gsp)
