.webp)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara perihal adanya isu intervensi kekuasaan di Pilkada 2024. Hasto menegaskan segala bentuk intervensi kekuasaan di pilkada tak bisa dibenarkan.
"Seharusnya pucuk kekuasaan menjadi pengayom dari semua. Menjadikan pemilu yang demokratis. Maka tadi kami mengingatkan sekiranya ada aparatur negara yang mau dikerahkan, harus dihadapi oleh kekuatan rakyat. Karena tidak boleh membungkam suara hati nurani rakyat," terang Hasto seusai menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDIP Provinsi NTB di Lombok Raya Hotel Mataram, Sabtu (26/10/2024).
Hasto menuturkan, politik dibangun atas prinsip-prinsip kebenaran. Tak boleh ada campur tangan kekuasaan dalam setiap kontestasi politik. "Sehingga kami percaya politik itu digerakkan oleh kebenaran, oleh keyakinan, bukan oleh campur tangan kekuasaan manapun apalagi intimidasi. Masyarakat di sini akan menolak keras berbagai intimidasi," bebernya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika ada pihak-pihak yang melakukan intimidasi, PDIP bakal memberikan advokasi (pembelaan), terutama bagi para kepala desa.
"Kalau ada kepala desa yang diintimidasi, maka kami akan berikan advokasi. Karena desa harus menjadi pusat pertumbuhan, desa harus jadi tempat berkembangnya kebudayaan, gotong royong, kepala desa itu kehormatan, tidak boleh diintervensi untuk kepentingan kekusaan. Kepala desa harus netral," beber Hasto.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemungutan suara digelar pada 27 November mendatang.
(dpw/gsp)
