.webp)
Calon gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 2 Zulkieflimansyah merespons terkait utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang mencapai Rp 1,3 triliun. Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu awalnya ditanyakan oleh calon gubernur NTB nomor urut 3 Lalu Muhamad Iqbal.
"Utang SMI itu bukan utang bisa. Jadi utang SMI itu semua daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah," ujar Zul menjawab persoalan utang Pemprov NTB saat debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 di Mataram pada Rabu (23/10/2024) malam.
Zul merupakan mantan gubernur NTB 2018-2023. Menurut dia, pemerintah pusat memiliki kewenangan memberikan utang kepada daerah-daerah yang dinilai bisa melunasinya. Utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan karena miskin, kita (Pemprov NTB) berutang. Jadi ada proyek strategis seperti jalan raya bahkan rumah sakit. Kita dianggap bisa mengembalikan makanya dikasih berutang," imbuh politikus PKS itu.
Zul menyebut utang Rp 1,3 triliun itu tidak menjadi beban bagi masyarakat NTB. Dalam kesempatan itu, ia pun meminta Sitti Rohmi Djalilah untuk ikut menjelaskan utang Pemprov NTB yang ditanyakan Iqbal. Seperti diketahui, Rohmi merupakan wakil gubernur NTB yang mendampingi Zul pada periode 2018-2023.
"Jadi Bu Wagub sekarang jadi Cagub NTB bisa jelasin apa itu utang SMI. Jangan-jangan Pak Iqbal tidak paham juga apa utang SMI itu," ujar Zul diiringi teriakan para pendukung yang hadir di arena debat.
Sebelumnya, Iqbal menyentil utang di era kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilllah. "Kok ada sisa utang pemerintah senilai Rp 1,3 triliun dan lebih dari Rp 500 miliarnya adalah utang dari pembiayaan kontraktual? Artinya ada persoalan di dalam pembiayaan atau perencanaanya," kata cagub NTB nomor urut 3 itu.
Iqbal menilai seharusnya tidak ada sisa utang yang ditinggalkan oleh pemimpin daerah. Menurutnya, nominal utang yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir cukup fantastis.
Mantan duta besar RI untuk Turki itu lantas menyebut perlunya pimpinan daerah melakukan perencanaan yang baik. "Kita harus lakukan perencanaan dan tata kelola (keuangan) yang baik. Jadi, kita tidak memberikan beban keuangan jangka panjang," sentil Iqbal.
(iws/iws)
