.webp)
Calon gubernur (cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 1 Sitti Rohmi Djalillah merespons pertanyaan terkait utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pertanyaan itu dilontarkan oleh cagub NTB nomor urut 3 Lalu Muhamad Iqbal saat debat perdana Pilgub NTB 2024.
Seperti diketahui, Rohmi menjabat sebagai wakil gubernur NTB mendampingi Zulkieflimansyah pada periode 2018-2023. Dia menyebut alokasi anggaran bukan wewenangnya saat masih menjabat sebagai Wagub NTB. Dia pun menuturkan NTB dilanda gempa dan pandemi COVID-19 saat masa awal kepemimpinan Zul-Rohmi.
"Memang kalau kita bicara APBD pada saat kami menjabat memang kondisi awalnya adalah gempa dan COVID. Tapi memang kalau berbicara masalah alokasi anggaran, tentu itu bukan wewenang saya sebagai seorang wakil gubernur," kata Rohmi menjawab pertanyaan Iqbal saat debat perdana di Mataram, Rabu (24/10/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rohmi, persoalan utang harus dilihat lebih komprehensif berdasarkan situasi saat itu. Ia pun berulang kali menegaskan saat itu dirinya adalah wakil gubernur.
"Tetapi tidak bisa 100 persen kita salahkan masalah utang. Karena kita tahu kondisinya, tiga tahun itu, dalam kondisi bencana. Sehingga mungkin 1,5 tahun ada hal yang krusial sehingga utang membentak. Tapi yang jelas saya kan wakil," ujar Rohmi diikuti teriakan pendukungnya.
Sebelumnya, Iqbal menyentil utang di era kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilllah. "Kok ada sisa utang pemerintah senilai Rp 1,3 triliun dan lebih dari Rp 500 miliarnya adalah utang dari pembiayaan kontraktual? Artinya ada persoalan di dalam pembiayaan atau perencanaanya," kata cagub NTB nomor urut 3 itu.
Iqbal menilai seharusnya tidak ada sisa utang yang ditinggalkan oleh pemimpin daerah. Menurutnya, nominal utang yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir cukup fantastis.
Mantan duta besar RI untuk Turki itu lantas menyebut perlunya pimpinan daerah melakukan perencanaan yang baik. Dengan tata kelola keuangan daerah yang tertata rapi, dia berujar, tidak akan ada beban keuangan daerah seperti era Zul-Rohmi.
"Kita harus lakukan perencanaan dan tata kelola (keuangan) yang baik. Jadi, kita tidak memberikan beban keuangan jangka panjang," sentil Iqbal.
(iws/iws)
