Umbar Janji Mario-Richard: Bangun 5 Destinasi Unggulan-Buku Putih Atasi Konflik

PILKADA BALI

Kenali Kandidat

Pilbup Manggarai Barat 2024

Umbar Janji Mario-Richard: Bangun 5 Destinasi Unggulan-Buku Putih Atasi Konflik

Amborius Ardin - detikBali
Kamis, 17 Okt 2024 10:21 WIB
Paslon bupati-wakil bupati Manggarai Barat Christo Mario Y Pranda-Richard Tata Sontani (Mario-Richard), Rabu (16/10/2024). (Ambrosiius Ardin)
Foto: Paslon bupati-wakil bupati Manggarai Barat Christo Mario Y Pranda-Richard Tata Sontani (Mario-Richard), Rabu (16/10/2024). (Ambrosiius Ardin)
Manggarai Barat -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana calon bupati-wakil bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (17/10/2024). Pasangan calon (paslon) Christo Mario Y Pranda-Richard Tata Sontani (Mario-Richard) mengumbar sederet janji mereka jika terpilih.

Debat Pilbup Manggarai Barat 2024 ini mengangkat tema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pembangunan Pariwisata Terintegrasi. Berikut rangkumannya.

Lima Gerakan Transformasi

Mario-Richard menyebut terdapat lima gerakan transformasi untuk mewujudkan visi Manggarai Barat Menyala: maju hebat dan bermartabat. Yaitu transformasi sosial, ekonomi, infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan tanpa KKN, dan transformasi desa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memastikan Manggarai Barat membangun desa dan desa membangun Manggarai Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," jelas Mario.

Janji Bangun 5 Destinasi Unggulan

Paslon nomor urut 1 ini menawarkan program strategis membangun lima destinasi unggulan untuk meningkatkan daya tarik dan lenght of stay (lama tinggal) wisatawan.

ADVERTISEMENT

"Dengan mempertimbangkan faktor 3 A: atraksi, amenitas, aksesibilitas," jelas calon bupati yang menamatkan S2 di Universitas Atma Jaya Itu.
Berikutnya, lanjut Mario, mengembangkan wisata adat, budaya, desa dan desa adat dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Beri Bantuan Rp 100 Juta per Desa

Mario-Richard juga mempunyai program unggulan lain, yakni Manggarai Barat lumbung pangan. Program itu dengan mendorong program satu desa satu produk unggulan.

Mario-Richard juga akan memberikan bantuan keuangan desa produktif dan berprestasi berdasarkan indeks kemandirian desa sebesar Rp 100 juta per desa.

Berikutnya program prioritas, yakni pembangunan pasar rakyat; hilirisasi produk pertanian, peternakan dan perikanan; mempermudah akses pupuk dan bibit bagi petani; pendampingan dan pemberdayaan komunitas pemuda, disabilitas dan lainnya.

Siapkan Kawasan Penyangga

Richard mengatakan Labuan Bajo saat ini sudah memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung. Labuan Bajo tak bisa lagi terus menerus menjadi tempat berinvestasi. Mario-Richard akan menyiapkan kawasan penyangga di luar Labuan Bajo untuk tempat investasi.

"Kami menyadari Labuan Bajo saat ini sudah memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung. Kita tidak bisa berharap lagi Labuan Bajo terus-menerus menjadi objek untuk dijadikan tempat investasi. Oleh karenanya bagi kami penting sekali menciptakan daerah kawasan penyangga baru di luar kota Labuan Bajo untuk menampung pesatnya investasi," kata pria yang sebelumnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Manggarai Barat itu.

Wajibkan Investor Siapkan RTH

Terkait ruang publik, Mario-Richard menilai kota Labuan Bajo saat ini sangat terbatas ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Mereka akan menyiapkan regulasi yang mewajibkan setiap investor menyiapkan RTH dari kawasan yang dikelola untuk investasi.

"Yang penting yang kami lakukan adalah menghadirkan regulasi dan deregulasi terkait penataan dan pengelolaan ruang publik dalam konteks ini terkait aturan turunan yang ada di dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah dalam konteks kewajiban setiap investor untuk 20 persen dari kawasan yang akan diinvestasikan wajib disediakan untuk RTH," tegas Richard.

Mario menambahkan pihaknya akan membuat aturan tentang ruang publik yang inklusif atau terbuka dan gratis. Hal ini, ujar dia, sesuai amanat Undang-Undang tentang penataan ruang dimana Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan 30 persen dari luas wilayah sebagai RTH publik.

"Selain itu kami meregulasi agar swasta atau korporasi juga menyediakan RTH privat yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terbuka alias tidak berbiaya tinggi," kata Mario.

Kelola Sampah dengan Konsep 3R

Adapun terkait pengelolaan sampah, Richard mengatakan perlu penataan kelembagaan, penguatan sarana prasarana, hingga alokasi anggarannya.

"Terkait pengelolaan sampah, kuncinya kita di sini terkait penataan kelembagaan, penguatan personalia sumber daya aparatur pengelola persampahan, penguatan terhadap sarana prasarana, dan terakhir penguatan terhadap sistem budgeting yang akan kita alokasikan dari APBD kita," ujar calon wakil bupati kelahiran Kecamatan Komodo pada 21 November 1987 itu.

Sedangkan Mario mengusung konsep 3R: reduce, reuse dan recycle. Reduce merupakan upaya mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat menghasilkan sampah.

Reuse yakni menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Adapun recycle yakni mendaur ulang barang-barang yang tidak bisa digunakan.

Susun Buku Putih Atasi Konflik Agraria

Mario-Richard berjanji menyusun Buku Putih untuk mengatasi konflik agraria sehingga proyek PSN di daerah tersebut tidak mengorbankan kepentingan masyarakat adat atas ulayat dan ruang penghidupan mereka.

"Kami akan menyusun buku putih untuk mewadahi kelompok masyarakat adat yang dulu dikenal institusi adat di masa lalu yang dinamakan kedaluan," kata Richard.

Ia menjelaskan ada 14 kedaluan di Manggarai Barat. Keberadaan kedaluan ini dirumuskan kembali dalam sebuah buku putih. Buku Putih itu berisi dokumen adat yang berhubungan dengan penyelesaian konflik agraria.

"Karena kepemilikan tanah ini erat dengan fungsionaris adat yang ada di ulayat. Kalau semua ulayat ini diwadahi, didudukbersamakan itu kemudian dihasilkan sebuah buku putih yang menjadi output untuk menjadi buku suci," katanya.

"Ketika terjadi konflik-konflik di kemudian hari, kami akan lampirkan dokumen ini sebagai bagian dari keputusan atau peraturan daerah yang nanti sama-sama jadi rujukan manakala terjadi konflik tanah di kemudian hari. Buku Putih ini khusus untuk menyelesaikan konflik agraria," tandas Richard.

Mario menambahkan akan mendorong pihak berwenang membentuk Satgas percepatan penyelesaian konflik lahan. Masyarakat perlu mendapat kejelasan status lahan mereka.

"Ada empat desa di poros selatan (arah Golo Mori) mengalami keresahan akibat status tanah HPL. Juga Masyarakat di pulau Komodo yang teracam relokasi," kata pria kelahiran Ende tersebut.




(nor/nor)

Agenda Pilkada 2024

Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2024
22 September 2024
Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024
Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024
Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Berita Terpopuler

Hide Ads