.webp)
Politikus PDI Perjuangan I Ketut Kariyasa Adnyana menyindir jargon 'satu jalur' dengan Pemerintah Pusat yang kerap dilontarkan pasangan calon nomor urut 1, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) di Pilgub Bali 2024. Hal itu merujuk pada benang merah Prabowo Subianto dengan Mulia alias De Gadjah yang sama-sama petinggi Gerindra.
Menurutnya tidak ada istilah satu jalur agar pembangunan di daerah menjadi lancar. Sebab, presiden bertugas untuk negara, bukan untuk partai.
"Presiden Indonesia itu adalah presiden Indonesia bukan presidennya Gerindra, begitupun juga Jokowi bukan presidennya PDIP, itu adalah presiden Indonesia," kata Kariyasa ditemui usai menghadiri kampanye paslon bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra-Gede Supriatna di Desa Kalibukbuk, Buleleng, Bali, Sabtu (12/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kariyasa menjelaskan presiden mempunyai tugas dan kewajiban untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
"Setelah jadi presiden itu harus menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, maka dari itu tidak ada istilah bahwa dengan komando dan sebagainya," kata anggota DPR RI itu.
Ia mencontohkan, pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB, walaupun Jokowi kalah di NTB. Begitupula, pembangunan yang masif di Kabupaten Klungkung seperti pusat penyeberangan hingga Pusat Kebudayaan Bali (PKB) kendati Wayan Koster kalah suara di sana.
"Ini berarti inilah pemimpin ke depan bahwa siapa pun menjadi presiden jadi gubernur itu pasti akan menjadi presiden Indonesia dan gubernur Bali. Apalagi kader PDIP berpikir nasionalis NKRI untuk menjaga kesatuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.
(dpw/nor)
