.webp)
Founder Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan, Ketut Udi Prayudi, meminta Bawaslu terus menjadi penjaga hak suara rakyat pada Pilkada 2024. Sebab, pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya.
"Ini pertama kali Pilkada serentak di Indonesia antara gubernur, bupati, wali kota pada tahun 2024. Ini perlu konsentrasi yang luar biasa dari teman-teman pengawas," ungkap Ketut Udi dalam dialog bersama Bawaslu, Panwaslu, Panwascam, PKD Tabanan, Selasa (8/10/2024).
"Ini harus benar-benar diawasi," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan pekerjaan pengawasan pada Pilkada 2024 tentu akan lebih berat dibanding sebelum-sebelumnya. Potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya tentu akan semakin besar.
"Ada yang mencoblos lebih dari satu, termasuk juga jangan ada ke paksaan untuk memilih calon tertentu atau dipaksa tidak menggunakan hak pilih. Nah ini peran penting pengawas," ucapnya.
"Yang jelas tidak boleh ada intimidasi atas hak pilih. Kebebasan hak pilih itu dijamin konstitusi," terang mantan komisioner KPU bali itu.
Udi pun berharap, momentum pilkada serentak tahun ini bisa menjadi catatan untuk ke depan, apakah hal ini layak dilaksanakan serentak atau tidak. Jika memang layak, maka harus ada asas keadilan dan kejujuran.
"Satu kebebasan hak pilih itu penting, kita harapkan pilkada ini bisa menjadi kemeriahan dan semua harus guyub, bersatu padu dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika," pungkas Ketut Udi.
(dpw/nor)
