Calon wakil gubernur Bali nomor urut 2, I Nyoman Giri Prasta, berkomitmen akan mengatasi masalah defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali jika menang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Hal itu disampaikan Giri saat kampanye di Buleleng, Kamis (3/10/2024).
Giri menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan turut membantu menangani kondisi defisit anggaran di Bali. "Kami dari Badung akan back up penuh untuk Bali. Kami akan tunaikan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali," kata Giri.
Selain itu Pemprov Bali juga bisa memanfaatkan pemasukan dari retribusi turis asing untuk menangani permasalahan defisit APBD tersebut. Giri menyebut jika retribusi turis asing dikelola dengan baik, maka pemasukannya bisa mencapai di atas Rp 1 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendapatan tambahan kan banyak sekali seperti contoh banyak ada retribusi wisatawan yang datang ke bali, dengan sumbangan yang diberikan Rp 150 ribu itu," katanya.
Bupati Badung yang berpasangan dengan calon gubernur petahanan, Wayan Koster, ini menegaskan kondisi defisit anggaran Pemprov Bali tidak akan menghambat program serta pembangunan Bali ke depan.
"Urusan defisit itu wajar sekali. Apabila ada program yg tidak bisa dilaksanakan di 2024, kami akan lanjutkan di 2025," tandasnya.
Sebelumnya, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), kembali mengkritisi kebijakan anggaran Pemprov Bali yang menyebabkan defisit APBD. Mereka menyebut hal itu karena anggaran belanja infrastruktur yang kurang bijak pada era Wayan Koster.
"Masalah defisit yang terjadi saat ini di Bali adalah akibat peningkatan belanja infrastruktur yang kurang bijak seperti pembangunan mercusuar yang belum terencana dengan baik," ujar konsultan politik Mulia-PAS, Kadek Cita Ardana Yudi, kepada detikBali, Selasa (1/10/2024).
Kebijakan yang dinilai kurang tepat itu menimbulkan defisit dan utang yang besar setiap tahun. Itu juga yang menyebabkan APBD 2025 juga diproyeksikan defisit.
"Dalam APBD ada berapa alasan defisit, penurunan pendapatan, peningkatan belanja, subsidi, dan bantuan sosial, defisit terencana," beber politikus PKN itu.
Apalagi, Cita menuturkan, pembayaran utang Pemprov Bali setiap tahunnya Rp 250 miliar. Belum lagi kesempatan membangun sumber daya manusia yang kuat, tertutup ketika SMA Bali Mandara dihentikan.
(dpw/dpw)