.webp)
Bakal pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Badung, Wayan Suyasa-Alit Yandinata, bertekad mengembalikan pengelolaan uang hasil penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Hal itu ditegaskan Suyasa saat deklarasi tim pemenangan paket paslon Suyadinata di Desa Penarungan, Mengwi, Badung, Rabu (28/8/2024) malam.
Menurut Suyasa, dorongan itu cukup beralasan mengingat Pemprov Bali adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Yang mana Pemprov berhak mengkoordinasikan segala urusan lintas daerah, khususnya dalam mengelola uang penyisihan PHR dari daerah penghasil kepada daerah yang membutuhkan secara proporsional.
"Ini bahasa politik kami. Sebab (pemerintah) provinsi merupakan penyelenggara pemerintah dari pusat yang bisa memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota," tegas Ketua DPD II Golkar Badung itu di sela-sela acara deklarasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suyasa menegaskan kebijakan itu akan diambil jika dirinya berhasil melenggang ke Puspem Badung. Dia ingin pembagian dana hasil penyisihan PHR yang belakangan dibagi langsung Pemkab Badung agar dikembalikan lagi ke Pemprov Bali. Suyasa juga menyentil tak ada lagi kesan kepentingan politik dalam pembagian hasil PHR itu ke daerah lain.
"Jadi (penyisihan PHR) agar betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Tidak berorientasi politik praktis. Kami ingin jaga Bali yang sudah tentram ini, tidak berorientasi dengan kepentingan politik semata dari bantuan yang didapat," katanya.
Dalam kesempatan itu juga, Suyasa menegaskan bahwa koalisi yang terbentuk ini adalah representasi masyarakat Badung yang belum mendapatkan haknya dari pemerintah saat ini. Dia mengeklaim sebagian masyarakat Badung sudah menanti mereka untuk menyempurnakan pengelolaan pemerintahan Badung hingga 2029 mendatang.
"Komitmen kami di samping perubahan, kami penyempurnaan. Karena bagaimanapun kalau judulnya di Badung sepanjang ada pariwisata, pendanaan itu kalau sekarang itu mohon maaf (target pendapatan Rp 11 triliun lebih) kalau kami minimal Rp 12 triliun dan bahkan sampai Rp 15 triliun kami bisa," beber Suyasa.
Menurut mantan wakil ketua DPRD Badung itu, dengan potensi pendapatan yang besar, Badung harusnya bisa memberikan pendanaan merata ke setiap lini. Adapun program yang ingin direalisasikan Suyasa di antaranya membangun rumah sakit bertaraf internasional minimal satu untuk dua kecamatan atau tiap kecamatan.
Begitu juga biaya kesehatan dan pendidikan gratis, hingga bantuan mengelola dana untuk kepentingan adat-budaya ke semua banjar adat masing-masing Rp 1 miliar per tahun.
Untuk diketahui, sejumlah partai memutuskan merapat membentuk gerbong dan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Wayan Suyasa-Alit Yandinata atau paket Suyadinata. Gabungan partai yakni Golkar, Gerindra, PSI dan NasDem menamai diri dengan koalisi masyarakat krama Badung.
(nor/nor)
