.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) atas penembakan terhadap tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dua di antaranya merupakan warga NTT yang tewas dalam insiden tersebut.
Dua warga NTT itu yakni Willy Mboik (25) dan drh. Alfonsius Albinus Mehang (35). Ribka menyampaikan duka cita sekaligus meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Mari terus jaga kesatuan sebagai bangsa dan negara. Terkait tragedi di Papua, saya datang untuk menyampaikan turut berduka dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga dan masyarakat NTT," ujar Ribka saat memimpin Apel Kesadaran ASN Pemprov NTT, Senin (21/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribka yang merupakan putri kelahiran Kabupaten Jayawijaya itu menyampaikan hal tersebut saat menjadi Pembina Apel Kesadaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi NTT yang mencapai 5,01 persen (yoy). Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti upaya menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
"ASN harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat. Di samping itu masih terdapat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Bersama kita pastikan agar kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat diturunkan lagi melalui komitmen bersama," tegasnya.
Ribka mendorong pemerintah daerah memperkuat peran sektor swasta melalui inovasi dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
"Jika kapasitas fiskal rendah maka perlu menjemput bola, berinovasi, dan mempermudah perizinan daerah sehingga sektor swasta juga bisa masuk ke daerah. Kita ketahui bersama kondisi fiskal NTT, namun sudah ada sedikit diskresi," ujarnya.
PPPK Paruh Waktu
Ribka juga menyampaikan kebijakan terkait PPPK paruh waktu di daerah yang direncanakan beralih status menjadi PPPK penuh waktu. Pembiayaan PPPK tersebut disebut akan ditanggung pemerintah pusat.
"Permasalahan besar adalah PPPK Paruh Waktu yang akan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Ini adalah diskresi besar dari Presiden RI," katanya.
Selain itu, Kemendagri mendorong ASN di NTT mengembangkan inovasi berbasis potensi daerah, terutama sektor pertanian dan kelautan.
"Kita perlu melakukan inovasi terus-menerus, seperti sektor pertanian. Kita tidak boleh pasrah dengan kondisi yang ada, inovasi perlu terus dilakukan. Kemudian potensi kelautan yang terus memberi kontribusi. Kita harus terus berkompetisi dengan daerah lain dan terus berbangga sebagai ASN NTT," ungkapnya.
Ribka juga mengapresiasi upaya Pemprov NTT dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi serta penanganan bencana gempa di Pulau Flores.
