.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan benar-benar tepat sasaran. Salah satu langkahnya adalah mencoret 1.653 sekolah elit dari daftar penerima.
Hal ini disampaikan Sudaryono saat menghadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026-2031 yang berlangsung di Aula Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang pada Rabu (16/9/2026).
"Sudah ada sekitar 1.600 sekolah elit dan sekolah-sekolah elit ini kita akan kita keluarkan dari daftar penerima MBG termasuk data dobel penerima MBG dan lain sebagainya kita bereskan," ujar Sudaryono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudaryono mengakui dalam pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Termasuk adanya oknum-oknum yang terseret masalah hukum.
Menurutnya, pembenahan tata kelola menjadi pekerjaan rumah besar BGN ke depan agar program berjalan bersih dan transparan.
Selain itu kata dia, pembenahan data BGN juga akan memprioritaskan pembangunan dapur MBG baru di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan wilayah dengan angka stunting tinggi.
"Saya sudah janji juga dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini, menjadi prioritas. Daerah 3T dan daerah stunting tinggi menjadi prioritas untuk kemudian di bangun dapur-dapur baru," ujarnya.
"Di mulai bulan September ini kita udah mulai membuka baru, untuk aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T serta daerah yang angka stuntingnya tinggi," tambah Sudaryono.
Menurut Sudaryono, langkah ini penting agar anak-anak di wilayah atau daerah-daerah paling membutuhkan, bisa langsung merasakan manfaat MBG.
Ia berharap langkah itu bisa mempercepat penurunan stunting sekaligus memastikan anak-anak di daerah pelosok mendapatkan akses makanan bergizi secara rutin.
Dia juga akan terus mengevaluasi sekitar 27 ribu dapur MBG yang sudah beroperasi di Indonesia. "Hampir 60 persen dapur yang buka sekarang ini ada di Jawa dan Sumatera. Namun distribusinya belum merata," ujarnya.
Untuk itu Sudaryono menegaskan, BGN akan mendorong percepatan pembangunan dapur di Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Selain menambah jumlah, BGN juga akan membenahi tata kelola dapur yang sudah berjalan.
"Tujuannya menekan risiko makanan rusak dan menjaga standar keamanan pangan," kata mantan Wakil Menteri Pertanian itu.
Sebagai Ketua Umum (Ketum) HKTI, Sudaryono menegaskan dapur MBG dan penguatan pertanian lokal harus berjalan beriringan.
"Dengan begitu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG bisa disuplai langsung dari petani NTT," tandasnya.
