.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memastikan air bersih di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali mengalir hari ini, Jumat (11/9/2026). Kepastian itu diberikan setelah melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mengembalikan operasional PT Tiara Cipta Nirwana mengalirkan air di Trawangan.
Iqbal mengatakan Pemprov NTB bersama Polda NTB, Pemkab Lombok Utara, dan Forkopimda NTB telah bergerak untuk menyuplai air bersih setelah keran PT TCN ditutup sejak Kamis (4/9/2026) lalu. Menurut dia, krisis air di destinasi wisata unggulan itu tidak boleh dipandang sebatas urusan bisnis antarpihak.
"Jadi pemerintah wajib turun tangan begitu urusan kebutuhan dasar warga terdampak. Fokus kita bukan sekadar soal bisnis perusahaan, ini soal pelayanan kebutuhan dasar masyarakat," kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal menjelaskan pembahasan masalah air di Gili Trawangan sebenarnya sudah dilakukan sejak Senin (7/9) bersama lintas Kementerian via daring. Kesepakatan jajaran Pemprov dan Forkopimda tersebut langsung ditindaklanjuti di lapangan oleh Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja.
"Dari hasil pembahasan, Kapolda turun langsung memastikan implementasi kesepakatan. Terima kasih buat Pak Kapolda," ujar Iqbal.
Seusai peninjauan di lapangan, sistem produksi air bersih langsung diaktifkan kembali. Aliran air kini mulai memenuhi kebutuhan masyarakat hingga para pelaku usaha di kawasan Gili Trawangan.
Pemprov NTB menegaskan pemulihan pasokan air merupakan prioritas utama karena berdampak langsung pada nadi ekonomi dan pariwisata NTB. Langkah darurat ini akan disempurnakan dengan penyiapan tata kelola jangka panjang.
"Solusi jangka pendek sudah kita lakukan. Targetnya jelas. Pariwisata pulih. Kehidupan masyarakat tidak terganggu karena ini menyangkut air yang jadi kebutuhan dasar. Pada saat yang sama solusi permanen harus kita siapkan," tegas Iqbal.
Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan menyebut 10 hotel yang berencana berhenti beroperasi batal dilakukan. Menurut dia, kehidupan dan pariwisata di kawasan tersebut mulai normal.
"Terima kasih Pemprov NTB, khusus Pak Gubernur yang sudah memberikan best effort untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan alhamdulillah kehidupan sudah berangsur normal di Gili Trawangan," ungkap Kusnawan dikonfirmasi.
Pelaku industri pariwisata setempat, Raisman Purnawadi, mengatakan pemulihan pasokan air di Trawangan membuat masyarakat dan pelaku usaha lega. Pasalnya, masyarakat sempat pontang-panting mencari pasokan air untuk kebutuhan mandi dan memasak selama sepekan.
"Kehidupan mulai pulih di Gili Trawangan. Masyarakat sudah mulai tenang. Semoga solusi permanen segera diwujudkan," tandas Raisman.
Sebelumnya, Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menyesalkan lambatnya penanganan air oleh pemerintah. Menurutnya, kondisi yang sudah berlangsung selama sepekan ini menunjukkan kegagalan pemerintah mengawal pariwisata berkelanjutan.
"Hal ini amat saya sesalkan, sudah seminggu. Saya simpulkan bahwa pemerintah gagal untuk bagaimana kita sama-sama mengawal pariwisata berkelanjutan. Pemerintah sudah gagal. Harusnya semua stakeholder punya tujuan sama," kata Lalu Kusnawan, Kamis (10/9/2026).
Kusnawan menilai dampak buruk dari ketiadaan suplai air jauh lebih besar ketimbang manfaat penundaan izin operasional air sesuai regulasi yang saat ini diperdebatkan. Dia pun memprediksi jumlah akomodasi yang tutup akan terus bertambah hingga akhir pekan karena tidak sanggup menanggung biaya pembelian air tangki maupun air warga.
"Saya diinfokan sampai hari Sabtu, bertambah yang tidak bisa beroperasi karena tidak bisa menanggung beban biaya beli air. Mestinya PDAM membeli air payau dari masyarakat, sumur warga dibayar lalu didistribusikan ke kita. Upaya ini saya lihat masih kurang dari pemerintah," tegasnya.
Dia mengungkapkan, setidaknya sudah ada 10 hotel yang memutuskan berhenti menerima tamu sementara waktu karena perhitungan operasional yang sudah tidak masuk akal.
"Ada 10 hotel tidak sanggup operasi karena hitung-hitungannya tidak masuk. Bayangkan 1 hotal ada 20 karyawan saja sudah 200 orang (terdampak), ini asumsi, saya yakin lebih dari itu," katanya.
