Manggarai Timur Paling Parah, Korban Gempa Meninggal Jadi 36 Orang

Posko tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan korban meninggal dunia akibat gempa bumi wilayah tersebut bertambah menjadi 36 orang. Data itu tercatat hingga 25 Agustus pukul 18.00 Wita. Sebelumnya, korban meninggal dunia di Manggarai Timur dilaporkan 34 orang.

Manggarai Timur merupakan wilayah terdampak gempa bumi magnitudo (M) 7,7 paling parah dari jumlah korban. Dalam laporan yang dibagikan pagi ini, terdapat juga 643 korban luka akibat gempa tersebut. Terdiri dari 239 korban luka berat dan 409 korban luka ringan. Selain itu terdapat 31.372 warga yang mengungsi. Mereka mengungsi akibat rumah rusak.

Kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi itu juga dilaporkan terus bertambah. Tercatat 21.288 unit infrastruktur mengalami kerusakan. Sebelumnya dilaporkan terdapat 19.567 unit infrastruktur publik terdampak gempa tersebut.

Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto minta penanganan bencana di wilayah terdampak gempa bumi harus dilakukan secara cepat, tepat dan berbasis data. Ia menegaskan kebutuhan dasar masyarakat harus segera dituntaskan.

"Pendataan kerusakan juga harus dipercepat agar proses rehabilitasi dan pemulihan dapat segera dimulai," tegas Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat bencana gempa bumi Kabupaten Manggarai Timur, Selasa.

Rakor itu dihadiri Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, sekretaris daerah dan pimpinan OPD Manggarai Timur, unsur Forkopimda, dan koordinator wilayah BNPB untuk Manggarai Timur.

Suharyanto mendorong pemerintah daerah (pemda) mulai mempersiapkan proses transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan. "Yang terpenting masyarakat tahunya rumahnya yang rusak itu diperbaiki dengan bantuan dari negara. Setelah itu yang rusak ringan dan sedang balik ke rumah. Makanya tolong segera dikunci datanya. Nanti dari BNPB segera diverifikasi, dikunci," kata Suharyanto.

"Jangan tunggu satu kawasan lengkap. Kalau ada yang sudah selesai, ajukan, proses. Jadi jangan sampai masyarakat terlalu lama tinggal di tenda. Kita harus segera masuk ke transisi," tegas Suharyanto.