.webp)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membocorkan desain alternatif gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan baru gedung wakil rakyat akibat dibakar massa pada 30 Agustus 2025 itu diperkirakan memakan biaya Rp 200 miliar.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTB, Dades Prinandes, mengatakan pembangunan gedung baru DPRD NTB memiliki karakteristik suku dan tradisi Bumi Gora. Menurut Dades, desain baru gedung wakil rakyat Bumi Gora itu bakal dilengkapi dengan lambang tradisi budaya dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Jadi akan mewakili bentuk sesuai tradisi di NTB. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi modelnya nanti, ada lumbungnya sesuai usulan DPRD," tegas Dades seusai menerima kunjungan Ketua Komisi V DPR, Lasarus, bersama jajarannya, Rabu (22/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dades belum bisa membocorkan estimasi pasti besaran biaya yang dihabiskan untuk membangun ulang gedung DPRD NTB itu. Musababnya, BPBPK NTB masih fokus melakukan penyusunan detail engineering design (DED).
"Jadi ada tiga alternatif desain tadi, tetapi usulan teman-teman DPRD itu alternatif nomor dua. Kapan DED selesai, nanti kami update di bulan Oktober atau September," ungkap Dades.
Sesuai arahan Lasarus, tutur Dades, pembangunan gedung baru DPRD NTB akan dilakukan lelang dini. Lelang dini ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 setelah penyusunan DED tuntas.
"Jadi memang dikerjakan 2027, dilaksanakan lelang dininya di 2026 sehingga di awal tahun 2027, itu sudah bisa dilaksanakan kontrak," ujar Dades.
Pengerjaan gedung baru DPRD NTB ditargetkan tuntas dalam 11 bulan. Waktu yang dinilai singkat itu dipastikan tidak akan mengurangi spek bangunan.
"Itu saya kira cukup. Untuk standar ini kan, sebenarnya bukan bangunan yang di atas 10 lantai. Kami kira cukup kok," tegas Dades.
Dades memastikan gedung baru akan terpisah dengan gedung Sekretariat DPRD NTB yang memiliki empat lantai di sisi selatan. Perbedaan gedung baru DPRD NTB dengan gedung sekretariat itu memiliki basement atau lokasi parkir di dasar gedung.
"Jadi kalau melihat di sini, terpisah ya dari gedung sekretariat. Jadi lima lantai termasuk dengan ruang rapat paripurna, parkir basement, ruang anggota hingga ruang aspirasi," ungkap Dades.
Rencana awal estimasi biaya pembangunan gedung menelan Rp 200 miliar. Namun, Dades belum bisa memastikan estimasi itu masuk atau tidak sesuai dengan DED yang tengah disusun.
"Ya, kira-kira itu. Tetapi memang itu dari pemprov, kami mohon izin nanti mungkin kami akan melakukan pembahasan dengan pemprov," tegas Dades.
Terkait usulan adanya ruang aspirasi untuk menampung para demonstran, Dades menyebut masih perlu dibahas lebih jauh. Ruangan aspirasi itu belum masuk di dalam tiga alternatif desain yang disodorkan dari kementerian.
Sementara Lasarus juga memastikan pembangunan gedung baru DPRD NTB dengan memiliki lima lantai itu tuntas dalam waktu 11 bulan. Dia meminta kepada eksekutif agar segera merampungkan DED pembangunan gedung baru tersebut.
"Kami minta segera dibuat desainnya. Kalau desainnya selesai, duitnya kami upayakan, langsung kontrak karena bisa dilelang dini," jelas Lasarus.
(iws/iws)
