.webp)
Sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menerima bantuan sosial (bansos). Padahal, mereka masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berencana mengusulkan mereka ke Kementerian Sosial (Kemensos) agar dapat masuk sebagai penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan berdasarkan data terbaru, sekitar 6.000 warga NTB yang masuk dalam daftar desil satu. Mirisnya, sepertiga dari jumlah tersebut belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, itu desil satu loh. Kami mengupayakan nanti dengan mengusulkan kepada Kementerian Sosial," ungkap Masyhuri, Senin (6/7/2026).
Masyhuri membeberkan alasan di balik luputnya ribuan warga miskin ekstrem tersebut dari radar bansos. Menurut dia, hal ini terjadi karena adanya batasan kuota dari pemerintah pusat yang hanya mencakup sekitar 10 persen dari total jumlah masyarakat miskin di NTB.
"Karena negara ini ada keterbatasan juga. Karena harus berdasarkan kuota," jelasnya.
Ia juga tidak menampik adanya potensi kesalahan dalam proses pencatatan di lapangan. Dalam sistem pendataan apa pun, celah kesalahan atau margin of error adalah hal yang lumrah terjadi.
"Bisa jadi ada yang kelolosan 1-2. Data valid 100 persen itu nggak ada. Pasti sebagus-bagus orang melakukan pengumpulan data, ada margin error-nya," tambah Masyhuri.
Meski diterpa masalah pendataan, Pemprov NTB tidak tinggal diam. Masyhuri menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan backup bantuan warga miskin melalui program Desa Berdaya. Program prioritas Gubernur NTB itu kata dia, sebagai senjata utama untuk menekan angka kemiskinan di bumi Gora tersebut.
Program ini, Masyhuri berujar, sebagai salah satu bentuk intervensi yang bersifat transformatif dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) agar penyaluran bantuan ke depannya bisa lebih tepat sasaran. Pendataan ulang terhadap ribuan KK yang tercecer ini diharapkan bisa melahirkan data kemiskinan di NTB lebih akurat.
"Ini adalah upaya yang dilakukan Pak Gubernur untuk mengurangi kemiskinan itu, melalui program Desa Berdaya-nya," pungkas Masyhuri.
(nor/nor)
