.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, meminta masyarakat bersabar menunggu keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini masih dalam tahap pembangunan di berbagai daerah. Menurutnya, saat ini ada perubahan tata kelola keuangan negara yang juga memengaruhi dana desa.
"Jadi sekarang para pengkritik minta kebijakan pemerintah ini berhasil, ya memang belum, sedang tahap bangun gerai dan gudang," ujar Yandri saat tatap muka bersama para camat, kepala desa, dan lurah se-Flores Timur, di KDMP Kelurahan Weri, Jumat (3/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan KDMP akan banyak menyerap tenaga kerja dari desa atau kelurahan. Dia pun meminta siapa pun melaporkan jika ada desa yang mengambil tenaga kerja dari luar desa atau kelurahan.
"Kalau ada tenaga kerja dari luar lapor ke Kemendes. Pasti kita koreksi, kecuali manager dan itu profesional dan bertanggung jawab penuh. Kasir dan sekuriti dan pramuniaga dari desa. Minimal sudah memberikan lapangan pekerjaan kepada desa," terangnya.
Yandri mengakui program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti KDMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG) ada beragam kekurangan. Namun, segala kekurangan itu akan diperbaiki.
"Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang. MBG kalau ada korupsi bukan MBG yang ditebang," paparnya.
Yandri juga menyebut MBG wajib mengambil produk-produk dari desa, kalau tidak, akan mendapatkan sanksi. Kementerian Desa saat ini memiliki 50 negara tujuan ekspor. Di antaranya, Kanada, Prancis, Inggris, Afrika Selatan, Tiongkok, hingga Belanda.
"Target kita 2.000 sampai 5.000 desa ekspor. Kami bisa bantu mesinnya, packing-nya, negara tujuannya. Sekarang baru 338 desa ekspor dan nilai transaksi 1 Triliun," tandasnya.
Sementara, Wakil Gubernur NTT, Jhoni Asadoma mengatakan, desa bukan dipandang sebagai halaman belakang tetapi halaman depan pembangunan.
"Pemerintah provinsi memandang setiap desa memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang unggul dalam pertanian, ada yang unggul dalam peternakan dan pariwisata," ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan intervensi bantuan Rp 100 juta per desa bertahap terlebih kepada desa yang sangat membutuhkan.
"Kita tidak ingin desa sebagai penghasil bahan mentah tetapi sebagai pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi baru. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh dana desa tetapi juga kepemimpinan. Dana desa menjadi kemajuan jika dikelola dengan jujur, transparan," pungkasnya.
Sementara, Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen mengatakan kesempatan bertemu dengan Menteri Desa hari ini guna menyampaikan isi hati warga Flores Timur.
"Ada 229 desa, 21 kelurahan, indeks desa membangun (IDM) capaian kita di Flores Timur lumayan bagus. Ada 59 masuk kategori desa mandiri 75 desa maju dan 65 desa berkembang," ujarnya.
"Jadi desa tertinggal itu tidak ada. Namun, kemiskinan 29.000 setara 10,88 persen. Itu berarti rata-rata setiap desa kemiskinan ada 100 orang. Stunting 2.637 anak. Itu berarti rata-rata setiap desa ada 10 anak stunting. Saya ingin menyandingkan bahwa Indeks desa membangun (IDM) dengan kemiskinan. Juga dana desa yang terpotong ini bikin kita napas sesak," tandasnya.
(hsa/hsa)
