Pemkot Mataram Kejar Target Bereskan Temuan BPK Rp 1 Miliar Lebih

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram gerak cepat menuntaskan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram. BPK mengungkap adanya kelebihan bayar sejumlah komponen yang menimbulkan kerugian Rp 1 miliar lebih. Kini, Pemkot Mataram mengejar pengembalian uang yang kelebihan bayar itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, proses pengembalian sejauh ini mencapai 70 persen lebih. "(Progresnya) sudah sekitar 70 persen. Target kita 9 Juli sudah harus selesai semuanya," kata Alwan, saat diwawancarai di ruangannya, Selasa (30/6/2026).

Temuan BPK terbagi menjadi dua, yakni temuan di pihak rekanan dan temuan di internal pegawai. Adapun temuan internal pegawai berupa kelebihan gaji, honor, hingga kelebihan tunjangan. "Untuk yang internal sudah selesai (dikembalikan)," ujarnya.

Sementara untuk temuan di pihak rekanan, saat ini Pemkot Mataram tengah menuntaskan pengembalian dalam proyek kantor baru wali Kota Mataram dari pihak rekanan. Pasalnya temuannya mencapai Rp 851 juta.

"Kita (sudah) minta Inspektorat untuk mengecek apa alasan-alasan mereka. Sudah ada SKTJM selama 60 hari, kalau dia mengingkari, sebelum itu kita panggil dulu, apa masalahnya, mungkin (karena) masalah keuangan atau apa. Aturannya jelas, ada sanksi blacklist menggunakan surat peringatan," terangnya.

"Kalau sudah lebih dari 60 hari tidak selesai, ya otomatis masuk ke APH," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek kantor baru wali Kota Mataram mengalami kelebihan pembayaran kepada kontraktor mencapai Rp 851 juta berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kontraktor telah mengembalikan dana kelebihan pembayaran sebanyak Rp 418 juta.

"Sudah dikembalikan Rp 418 juta ke kas daerah oleh kontraktor," kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, sebelumnya.

Masih ada sekitar Rp 200 jutaan yang belum dikembalikan oleh kontraktor yang berasal dari komponen jasa konsultan pengawas. Sesuai aturan, batas waktu pengembalian dana atas temuan BPK adalah 60 hari sejak berita acara ditandatangani.