.webp)
Sebanyak 14 ribu kepala keluarga (KK) di Lombok Barat belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga saat ini. Kondisi ini membuat ribuan warga belum terdata dalam sistem kesejahteraan nasional.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Lombok Barat, Arif Suryawirawan, mengatakan persoalan itu dipicu perubahan data masyarakat yang belum diperbarui.
"Ada sekitar 14 ribu KK. Biasanya yang baru nikah itu kadang belum masuk datanya," ungkapnya, Jumat (24/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arif, belum masuknya data tersebut berdampak pada pemetaan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, mulai dari desil 1 hingga 10 yang tidak dapat diketahui secara akurat.
Akibatnya, ribuan KK tersebut tidak bisa mengakses berbagai bantuan pemerintah. Arif menyebut mereka belum bisa menerima bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Belum masuk data atau masih desil 0," ujarnya.
Baca juga: Inak Reme, Potret Kemiskinan di NTB |
Arif menegaskan pihaknya akan segera melaporkan persoalan ini ke Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri karena data yang digunakan merupakan gabungan dari berbagai sumber.
"Ini kami akan segera laporkan ke pusat dan segera kami lakukan Verifikasi. Itukan gabungan beberapa data, ada data dari Pertamina, PLN terus dipadukan dengan Dukcapil, dan yang lainnya," jelasnya.
(dpw/dpw)
