Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti lemahnya pengawasan aktivitas tambak udang di wilayah Bumi Gora. Untuk itu, dewan mendorong Pemprov NTB segera membentuk tim independen untuk memantau aktivitas tambak udang di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Megawati Lestari mengatakan capaian sektor kelautan dan perikanan memang terlihat positif di atas kertas. Produksi perikanan tahun 2025 mencapai 1,25 juta ton, melampaui target 1,23 juta ton. Sedangkan nilai tukar perikanan (NTP) meningkat menjadi 106,82.
"Kualitas ekosistem laut terjaga dengan luas perairan berstatus baik mencapai 14.528 hektar. Namun, angka yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan struktur ekonomi," kata Megawati mengomentari LKPJ Gubernur NTB 2026, Kamis (23/4/2026).
Dia menegaskan sektor perikanan NTN masih didominasi penjualan komoditas mentah, sehingga nilai ekonomi sebagian besar dinikmati di luar daerah. Baik komoditas udang, garam, rumput laut, tuna, dan gurita belum sepenuhnya bertransformasi menjadi basis industri pengolahan dan ekspor.
Dalam praktiknya, Megawati berujar, komoditas udang meninggal persoalan lingkungan. Musababnya belum terkelolanya pembuangan limbah air tambak secara optimal.
"Kami melihat praktik pembuangan limbah yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas perairan, merusak ekosistem pesisir, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan produksi," tegas istri Kakanwil Kemenag NTB itu.
Menurut dia, DPRD NTB belum melihat adanya pengawasan lingkungan di kawasan area tambak di Lombok dan Sumbawa. Musababnya, koordinasi antara dinas Kelautan dan Perikanan, Perizinan, dan dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum optimal.
"Kami mendorong agar Pemprov NTB menyusun roadmap pengembangan agromaritim yang mengintegrasikan produksi, industri pengolahan, investasi, ekspor dan pengawasan limbah," tegasnya.
Menurut dia, perlu ada koordinasi lintas sektor antara dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk tim independen yang bertugas memantau kualitas buangan limbah air tambak secara berkala. "Jadi isu pencemaran limbah tambak ini perlu ada pembentukan tim independen pemantau limbah," tegasnya.
Simak Video "Video: Menteri LH Pastikan Pengawasan Lingkungan Transparan dan Berbasis Bukti"
(hsa/hsa)