Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap dua proyek Manajemen Sampah Zero (Masaro) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Fauzi menyebut ada kejanggalan pada proyek Masaro senilai Rp 20 miliar tersebut.
"Sebenarnya ini barang sudah terang benderang," ujar Fauzi, Kamis (2/4/2026).
"Kami tunggu kinerja-kinerja pihak dari Inspektorat. Apa iya ini benar (Masaro) mesin baru, tapi keadaannya seperti ini?" imbuhnya.
Fauzi memaparkan beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam proyek Masaro. Di antaranya masalah penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan jumlah sekitar Rp 21 miliar untuk membangun Masaro.
Menurut Fauzi, anggaran BTT semestinya diperuntukkan untuk menangani masalah kedaruratan atau kebencanaan. Ia pun mempertanyakan alasan kedaruratan yang digunakan untuk membangun Masaro.
"Saya sendiri baru hari ini tahu anggaran BTT 2025 yang digeser ke Masaro," imbuh politikus PKB itu.
Simak Video "Video 2 Anggota DPRD NTB Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Uang 'Siluman' Pokir"
(iws/iws)