DPRD NTB Kritik Aset Pemprov Nganggur-Pertanyakan Rencana Sewa Mobil Listrik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang tidak bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari aset-aset daerah. Selai itu, DPRD juga mempertanyakan rencana penyewaan mobil listrik bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Humaidi, banyak aset strategis milik Pemprov dibiarkan menganggur dan tidak menghasilkan pemasukan. "Kami meminta percepatan appraisal aset bernilai ekonomi, pemetaan skema, penyelesaian piutang pemanfaatan aset, audit aset yang tidak memberikan nilai tambah, dan digitalisasi sistem informasi aset daerah," tegas Humaidi saat Rapat Paripurna di Kantor Gubernur NTB, Jumat sore (28/11/2025).

Humaidi menegaskan, aset daerah harus menjadi motor pertumbuhan penerimaan, bukan menjadi beban biaya pemeliharaan yang berulang tanpa manfaat. Selain soal aset, Banggar juga mempertanyakan rencana penyewaan mobil listrik untuk seluruh kepala OPD.

"Kami sarankan untuk melakukan kajian secara menyeluruh plus minusnya sehingga menghindari adanya kebijakan yang sifatnya coba-coba," katanya.

Humaidi menyebut DPRD mengharapkan konsolidasi belanja APBD agar ruang fiskal tidak terkuras oleh belanja penunjang dan administrasi. Menurut dia, APBD harus diarahkan ke program prioritas yang menyentuh ekonomi rakyat.

"Harus ada penguatan value-for-money harus menjadi prinsip dasar belanja OPD, termasuk pengendalian belanja perjalanan dinas, rapat, dan belanja operasional lain yang dinilai tidak strategis," tegas politikus Golkar itu.

Humaidi menekankan pentingnya publikasi rutin belanja prioritas dan capaian output tiap OPD sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas, dan alat evaluasi publik terhadap efektivitas penggunaan APBD untuk kemakmuran rakyat.

Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, Banggar DPRD NTB mencermati target pertumbuhan ekonomi 6,9 persen. Dia melihat, stabilitas inflasi, perluasan investasi, serta transformasi struktural pada rancangan APBD 2026 membutuhkan strategi yang konkret dan tidak berhenti pada retorika kebijakan.

"Kami meminta pemerintah menyusun roadmap transformasi ekonomi yang memiliki indikator output dan outcome lintas sektor yang dapat diuji publik," tegas Humaidi.

Humaidi menuturkan turunnya dana transfer ke daerah (TKD) dan tingginya tekanan fiskal, pemerintah juga didorong memperkuat diplomasi fiskal yang lebih agresif dengan kementerian/lembaga.

Pemprov NTB tegas Humaidi, harus pula memanfaatkan peluang pendanaan pusat, dan memastikan agenda hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan mendapatkan dukungan fiskal yang memadai dan berjangka panjang.

"Kami juga mendorong reformasi menyeluruh pengelolaan PAD agar tidak mengandalkan pola lama yang stagnan," tegasnya.

Banggar meminta ekstensifikasi pajak dan retribusi didukung digitalisasi perpajakan, integrasi data wajib pajak, serta modernisasi layanan. Mereka juga mengusulkan audit pendapatan triwulanan, reward and punishment antar OPD, penutupan celah kebocoran pajak, dan penguatan BUMD sebagai sumber PAD.

Untuk itu, Banggar mencatat dan merekomendasikan percepatan optimalisasi aset daerah harus dilakukan sebagai strategi utama memperkuat kemandirian fiskal.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan visi-misi pemerintahannya telah tercermin dalam struktur APBD 2026 yang disetujui DPRD. Terkait rencana penyewaan mobil listrik, Iqbal menyebut kebijakan itu telah dihitung matang oleh TAPD.

"Kita sudah kalkulasikan dengan baik. Sehingga niatnya untuk efisiensi. Dan tugas DPRD memang untuk mengawasi," katanya.

Iqbal menjelaskan, penyewaan mobil listrik dilakukan untuk mengantisipasi potensi temuan BPK terkait belanja kendaraan dinas. Ia menyebut kebijakan ini justru akan menghemat anggaran daerah Rp 5-9 miliar per tahun, mengingat biaya kendaraan dinas saat ini mencapai sekitar Rp 30 miliar per tahun.

"Dana yang dibutuhkan untuk penyewaan mobil listrik yang ada sekarang mencapai Rp 24-25 miliar kami bisa efisiensi Rp 5-9 miliar per tahun," tandas Iqbal.