57 Pelamar Lulus Administrasi Berebut 9 Jabatan Kepala OPD di Pemkot Mataram

Sebanyak 57 pelamar lulus administrasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPTP) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Mereka berebut menduduki jabatan sembilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah lama belum terisi.

Dari puluhan pelamar, terdapat dua peserta yang berasal dari luar Kota Mataram. Antara lain, Analisis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wendhi Wijayanto, serta Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Kebumen, Ika Kusuma Siswandari. Keduanya mendaftar untuk mengisi formasi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.

"Dari total 57 orang yang lulus (administrasi), ada yang mendaftar di dua tempat (formasi)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Kamis (27/11/2025).

Setelah proses administrasi, Alwan berujar, para peserta diwajibkan membuat dua makalah dengan tulisan tangan. Adapun, penulisan makalah itu dilakukan langsung di dalam ruangan yang telah ditentukan.

"Nanti makalahnya akan mereka buat di tempat, ditulis tangan," ujar Alwan.

Alwan mengingatkan para peserta seleksi JPTP untuk tidak melanggar aturan. Salah satunya terkait larangan membawa ponsel (HP) ke dalam ruangan tes serta melakukan kecurangan saat menyusun makalah.

"Tulisan harus autentik. Seperti apa dia mempertanggungjawabkan, akan kelihatan nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, telah melantik 103 pejabat Pemkot Mataram, mulai dari eselon II hingga lurah, setelah dilakukan mutasi gelombang pertama. Dari data BKPSDM Kota Mataram, formasi Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram paling banyak peminatnya dengan 10 pelamar.

Sedangkan, formasi yang paling sedikit dilamar ialah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Mataram, serta BPBD Mataram. Adapun 11 jabatan yang dilelang dalam seleksi terbuka kali ini, yakni:

• Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
• Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
• Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
• Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
• Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
• Kepala Dinas Perikanan
• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
• Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
• Kepala Inspektorat
• Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)