.webp)
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memastikan akan menindak tegas pegawai bodong yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Mataram. Khususnya, honorer dengan tingkat disiplin rendah.
"(Sampai sekarang) saya belum terima hasilnya, saya minta (pelacakan pegawai bodong ini) untuk lebih cermat, dan detail, karena ini menyangkut nasib tenaga-tenaga honorer kita," kata Mohan saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (18/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memastikan keputusan akan diambil secara bijaksana, tapi tetap tegas terhadap oknum yang terbukti sebagai pegawai fiktif.
"Yang jelas paling mendasar tolak ukurnya adalah soal kedisiplinan dan komitmen dia terhadap pekerjaan, itu yang paling penting. Jangan namanya ada, tapi orangnya tidak ada, dan menerima upah. Tentu itu tidak fair lah. Saya kira itu saja ukurannya," tegasnya.
Selain kedisiplinan, Mohan meminta OPD menelusuri proses rekrutmen pegawai. Tujuannya agar administrasi dan pelaksanaan tugas berjalan tertib.
"Nanti kita lacak juga (proses rekrutmennya), supaya semua tertiblah, secara administrasi tertib, secara implementasi dalam pelaksanaan tugas-tugas juga baik," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Mataram telah memerintahkan Inspektorat untuk menginvestigasi dugaan pegawai bodong di Pemkot Mataram.
"Ini informasi (yang kami dapatkan), Pak Wali sudah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi, terutama PPPK bodong (yang diangkat) berdasarkan SK dari masing-masing OPD. (Laporan) ini akan dibuktikan oleh Inspektorat. Betul atau tidak, informasi itu," kata Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, saat dikonfirmasi, sebelumnya.
Menurut Alwan, dari informasi yang didapatkan, pegawai bodong tersebut diangkat diam-diam oleh salah satu oknum, dan kemudian membaur bersama pegawai lainnya.
"Ini diangkat diam-diam. Dan kemungkinan ada (potensi serupa dengan kasus di Lombok Barat bahwa ada kepala OPD yang menarik uang). Dan saat ini sedang diinvestigasi oleh Inspektorat," terangnya.
Jika terbukti ada kepala OPD yang terlibat dalam kasus pegawai 'bodong', Alwan memastikan Pemkot Mataram akan memberikan sanksi yang berat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Ibal mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota untuk segera mengusut pegawai-pegawai bodong yang tersebar di sejumlah OPD.
"Itu tugas BKD di masing-masing (kabupaten/kota untuk) pembersihan data. Problem data itu hampir ada di semua tempat," kata Iqbal saat diwawancarai di Pendopo Wali Kota Mataram, Senin (17/11/2025).
"Jadi memang tugas kita untuk clean up data honorer yang ada di masing-masing kabupaten/kota," jelas Iqbal.
(nor/nor)
