DPRD Soroti Anggaran Jumbo Belanja Pegawai di Manggarai Barat

Seluruh fraksi DPRD Manggarai Barat menyetujui Nota Pengantar RAPBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin (24/11/2025). Meski begitu, beberapa fraksi menyoroti ketimpangan belanja pegawai dengan belanja modal, terutama Fraksi Gerindra dan Fraksi Harapan Baru.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Kanisius Jehabut, menilai postur APBD 2026 masih timpang.

"Fraksi Gerindra memandang bahwa postur APBD 2026 masih menunjukkan ketidakseimbangan yang serius. Belanja pegawai mendekati 50% dari total anggaran, sedangkan ruang fiskal untuk belanja publik semakin sempit," kata Kanisius.

Ia menegaskan peningkatan belanja pegawai tidak selalu salah, tetapi menjadi masalah ketika tidak dibarengi peningkatan produktivitas aparatur, keberanian mengambil keputusan, dan reformasi pelayanan publik.

"Jika pola ini dibiarkan, daerah akan semakin terjebak dalam belanja rutin yang menekan ruang untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Fraksi Gerindra menilai Pemerintah perlu menguji konsistensi antara indikator makro dan kemampuan fiskal. Pemerintah disebut telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,35%, penurunan kemiskinan menjadi 16,5%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka.

"Secara teoritis, target-target ini baik dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Namun demikian, Fraksi Gerindra menilai bahwa target tidak boleh berhenti pada angka, melainkan harus ditopang oleh strategi, kebijakan, dan terobosan konkret yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Kanisius.

Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi 5,35% sulit tercapai tanpa terobosan. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, membutuhkan belanja publik produktif, investasi sektor riil, akselerasi UMKM, stabilitas pangan, dan penyerapan tenaga kerja.

"Dengan ruang fiskal yang sempit akibat dominasi belanja pegawai, Fraksi Gerindra mempertanyakan: apa terobosan nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,35%," ucapnya.

Kanisius menambahkan sektor pariwisata belum pulih sepenuhnya, produktivitas pertanian masih rendah, desa-desa belum menjadi pusat pertumbuhan, serta rantai pasok pangan lokal yang belum terpadu.

"Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus didorong melalui kebijakan redistribusi anggaran yang memihak sektor produktif," tegasnya.

Terkait target penurunan kemiskinan menjadi 16,5%, Fraksi Gerindra menilai dibutuhkan intervensi berbasis desa, mulai akses pangan, daya beli, hingga infrastruktur.

Fraksi menilai penurunan kemiskinan memerlukan langkah terstruktur, termasuk optimalisasi ADD 20% untuk ketahanan pangan, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, pemanfaatan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan produksi UMKM desa, serta perbaikan infrastruktur ekonomi kecil.

"Jika fokus kebijakan terlalu administratif dan tidak menyentuh akar masalah, maka target penurunan kemiskinan menjadi 16,5% hanya menjadi angka harapan, bukan capaian nyata," tegas Kanisius.

Untuk penurunan pengangguran, Fraksi Gerindra menilai ketersediaan lapangan kerja di desa lebih penting dibanding kegiatan seremonial.

"Yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan kerja yang nyata, terutama di desa," kata Kanisius.

Ia menyebut strategi harus diarahkan pada pembangunan basis produksi pangan lokal, ekosistem petani-nelayan-UMKM-hotel/restoran, industri pengolahan kecil berbasis desa, dan integrasi dengan program MBG.

"Dengan demikian, penurunan pengangguran akan terjadi secara struktural, bukan kosmetik," ujar Kanisius.

"Fraksi Gerindra menilai bahwa indikator makro 2026 akan sulit tercapai tanpa reposisi belanja pemerintah, keberanian melakukan inovasi, dan pergeseran kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Angka-angka yang ditetapkan pemerintah hanya dapat menjadi realitas apabila belanja publik diperkuat, belanja pegawai direformasi, dan sektor ril diberi ruang untuk tumbuh," tandasnya.

Fraksi Harapan Baru Kritik Porsi Belanja Pegawai

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Harapan Baru, gabungan PAN, Golkar, dan Perindo.
"Struktur RAPBD tahun 2026 terkesan memprioritaskan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja modal atau belanja yang diperuntukan bagi masyarakat sangat minim," kata juru bicara Fraksi Harapan Baru, Antonius Aron.

"Persentasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dapat mencapai 75-80% dari total pendapatan. Sedangkan belanja untuk masyarakat atau belanja modal hanya sekitar 3-4% dari keseluruhan pendapatan," lanjutnya.

Antonius menyebut program yang berkaitan dengan belanja pegawai serta barang dan jasa cenderung diprioritaskan, sementara program yang menyentuh kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pertanian, perikanan, dan UMKM justru minim.

Fraksi Harapan Baru berpandangan keterbatasan dana transfer pusat tidak otomatis membuat program prioritas daerah diabaikan.

"Fraksi mendorong Pemerintah Daerah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, sekaligus melakukan penyesuaian program perioritas untuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran," ujarnya.

Rencana belanja daerah dalam RAPBD 2026 tercatat lebih dari Rp 1 triliun. Belanja terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar lebih dari Rp 969 miliar, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, serta hibah.

Adapun belanja modal direncanakan lebih dari Rp 30 miliar, dialokasikan untuk investasi pemerintah daerah, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.