.webp)
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri membuka Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Senggigi. Ia menekankan pentingnya peran PKH dalam menurunkan kemiskinan di NTB.
"Sukses tidaknya saya dan Bapak Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya bergantung pada PKH ini," ujarnya, Selasa (18/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa seluruh program pemerintah, termasuk PKH, harus berbasis data yang valid untuk menghindari kesia-siaan. Saat ini, tercatat lebih dari 140 desa masuk kategori miskin ekstrem. 40 desa di antaranya sudah mendapat dukungan Program Desa Berdaya.
Ia menyatakan, tahun 2026 akan menjadi tahun pertama penerapan penuh program tersebut, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur akan turun langsung memantau progresnya.
Indah juga menyoroti dua kabupaten yang masih masuk kategori merah, yakni Lombok Utara dan Lombok Timur, dan meminta pendataan lebih detail. Ia mengingatkan pendamping PKH untuk mendorong KPM yang sudah mapan agar berani menyatakan mandiri.
"Jika setelah bertahun-tahun menerima bantuan kondisi mereka sudah baik, harus ada keberanian untuk keluar dari PKH agar bisa bergantian dengan rumah tangga miskin yang baru," tegasnya.
Terkait netralitas, Indah meminta pendamping menjaga profesionalitas. "Bapak-Ibu punya hak pilih, itu sah. Yang tidak boleh adalah menggunakan atribut PKH dalam kegiatan politik," katanya.
Ia juga menyoroti masalah penerima bantuan tidak tepat sasaran.
"Ini masalah serius. Kita semua ingin selamat dalam menjalankan tugas, maka akurasi data menjadi penting," tegasnya.
Mulai 2026, Gubernur dan Wagub akan turun langsung memantau progres Desa Berdaya. Indah berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi kuat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dari ruangan ini lahir berbagai catatan penting yang melengkapi regulasi kita dalam penanganan kemiskinan ekstrem di 10 kabupaten/kota di NTB," pungkasnya.
(nor/nor)
