.webp)
Fraksi NasDem menyoroti besarnya rencana anggaran hibah sebesar Rp 19 miliar yang dialokasikan Pemkab Lombok Tengah pada APBD 2026. Hibah tersebut ditujukan untuk yayasan, organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), dan sejumlah instansi pemerintahan, dengan total mencapai Rp19 miliar.
"Di tengah pengurangan dana transfer oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Lombok Tengah telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp 19 miliar," kata juru bicara Fraksi NasDem, Murdani, saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Lombok Tengah tentang nota keuangan dan Ranperda APBD tahun anggaran 2026, Selasa (18/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Murdani menyebut Fraksi NasDem menghargai niat baik yang dilakukan Pemkab Lombok Tengah untuk memberikan suntikan dana kepada masyarakat. Namun, sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan, DPRD penting untuk mengetahui ke mana saja penyaluran hibah tersebut.
"Tapi sebagai sebuah penggunaan anggaran, kami merasa perlu untuk mendapatkan informasi penjelasan mengenai rencana alokasi hibah tersebut akan menyasar ke mana saja. Ini menjadi penting mengingat jumlahnya yang cukup besar dan tentu perlu untuk diketahui bersama secara jelas," sambungnya.
Di sisi lain, NasDem juga mengkritisi pemerintah yang dinilai lamban dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari potensi yang dimiliki. Seperti, pengoptimalan badan usaha milik daerah (BUMD).
"Oleh sebab itu menjadi penting bagi kami untuk meminta PDAM melakukan optimalisasi PAD dari pengelolaan air bersih khususnya dari SPAM Mandalika yang telah diserahkan oleh Kementrian PU ke Pemda Lombok Tengah," ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab mendata usaha yang menggunakan air tanah agar dapat dikenakan pajak atau retribusi secara tepat. "Sektor air tanah kami lihat belum pernah tersentuh selama ini, padahal potensi pemasukannya cukup besar," katanya.
Tak hanya itu, NasDem melihat masih ada aset milik Pemkab Lombok Tengah di kawasan yang dikelola oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini. Parlemen meminta agar dapat segera diambil langkah-langkah konkrit sehingga kedepan dapat dimaksimalkan juga untuk meningkatkan PAD.
"Pun hal yang sama juga terjadi pada barang milik daerah yang sampai saat ini kami belum mendapatkan data secara menyeluruh. Barang apa saja yang kita punya, bagaimana mengelolanya, diam atau bergerak, berapa proyeksi keuntungan pengelolaan secara berkala. Terkait itu, kita di parlemen masih miskin informasi. Silahkan pemerintah untuk menyampaikan apa kendalanya," tegasnya.
Sebagai informasi, sidang paripurna DPRD Lombok Tengah tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akyar, dan dihadiri oleh Wakil Bupati setempat, Muhammad Nursiah dan seluruh kepala OPD.
(nor/nor)
