.webp)
Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) melibatkan banyak pihak melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) tahun 2025, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (13/11/2025). Salah satu masalah yang masih menjadi sorotan adalah banyaknya sampah.
Kegiatan penilaian itu melibatkan ratusan warga dan pemerintah desa dalam kawasan dan penyangga TNK, pelaku pariwisata, dan stakeholder lainnya di Labuan Bajo.
"Kami membutuhkan stakeholder yang berkepentingan dengan pengelolaan TNK, memberikan penilaian baik keberhasilannya maupun permasalahan-permasalahannya untuk memberikan penilaian seobjektif mungkin," kata Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang disapa Hengki itu mengatakan penilaian terhadap pengelolaan TNK itu penting untuk mitigasi dampak-dampak yang bisa muncul di kemudian hari. "Sebab kalau tidak (dinilai seobjektif mungkin), bisa dibayangkan dampak yang akan kita rasakan bersama," ujar Hengki.
Ia menyadari pengelolaan TNK selama ini belum maksimal. Seperti ketersediaan fasilitas pendukung hingga masalah sampah, dan lainnya.
"Kami juga menyadari banyak hal, banyak dimensi dalam pengelolaan itu belum bisa dilaksanakan dengan baik, tidak memenuhi harapan bapak ibu semua tapi kami akan terus berusaha bagaimana TNK bisa memberikan pelayanan yang baik," ujar Hengki.
Menurut Hengki, sampah plastik yang sangat banyak di perairan TNK. "Sampah dari mainland, meninggalkan sampah yang sangat banyak. Sampah plastik, organik. Ini isu-isu yang menjadi concern dan perhatian kita semua," lanjut dia.
Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan TNK itu menggunakan Management Effectiveness Tracking Tool 4 (METT 4). Peserta diminta memberikan penilaian terhadap daftar pertanyaan yang diberikan, dan memilih salah jawaban yang telah disediakan.
"Hari ini kita akan melihat seberapa efektifkah pengelolaan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan tools METT 4," kata Hengki.
Ada 38 daftar pertanyaan yang diberikan untuk memberikan penilaian pengelolaan TNK. Ada pertanyaan tentang apakah status hukum TNK sesuai dengan arahan fungsi dan mendukung efektivitas pengelolaan; Apakah TNK telah memiliki tujuan pengelolaan yang telah disepakati; dan lainnya.
707 Kapal Wisata Hanya Dilayani 16 Mooring Bouy
Dalam kesempatan itu, Hendrikus mengeluhkan keterbatasan mooring bouy untuk kapal wisata berlabuh di perairan TN Komodo. Akibatnya banyak kapal wisata melego jangkar untuk berlabuh sehingga berpotensi merusak karang.
Saat ini hanya terdapat 16 mooring bouy yang masih berfungsi dengan baik di perairan TNK. Hengki -sapaan Hendrikus- mengatakan jumlah mooring bouy itu tak sebanding dengan jumlah kapal wisata yang mencapai lebih dari 700 unit.
"Belum juga isu terkait mooring buoy, jumlahnya sangat sedikit, yang ada pun tidak bisa melayani kapal yang begitu banyak. Kalau saya salah tolong dikoreksi pak dari KSOP, informasi jumlahnya sudah 707, pinisi kemudian speedboat kemudian opendeck," ungkap Hengki.
Hengki mengatakan keterbatasan mooring bouy menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan kawasan TNK. Ketersediaan mooring bouy untuk kapal wisata berlabuh itu bisa berdampak terhadap kawasan perairan.
"Ini juga menjadi tantangan tersendiri, bagaimana ketersediaan mooring buoy sehingga tidak menimbulkan dampak kepada perairan," ujar Hengki.
(hsa/hsa)
