.webp)
Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil berunjuk tasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Lombok Timur. Mereka menolak pembangunan geotermal, seaplane, dan glamping di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Humas massa aksi, Azhar Pawadi, menyebut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Savana Propok, yang masuk dalam area konservasi, berpotensi merusak lingkungan.
"Saat ini ada isu yang berkembang bahwa akan dibangun geothermal pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di kawasan Savana Propok dimana kawasan tersebut masuk kawasan konservasi," ujar Azhar, Rabu (3/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azhar menegaskan, pembangunan PLTP akan mengancam ekosistem dan sumber mata air bagi desa-desa di lingkar Gunung Rinjani, khususnya di Kecamatan Wanasaba.
"Meskipun masih sebatas rencana, tapi kami akan menolak karena ini akan mengancam ekosistem dan sumber mata air masyarakat sekitar terutama desa-desa yang di Kecamatan Wanasaba," tegasnya.
Selain menyoroti PLTP, massa aksi juga menuntut penutupan tambang galian C ilegal di Lombok Timur.
"Untuk hari ini kami fokusnya pada isu-isu di daerah terutama permasalahan lingkungan yang akan mengancam ekologis, seperti maraknya galian C ilegal di Lombok Timur," kata Azhar.
Massa aksi juga mendesak DPRD dan Pemkab Lombok Timur menolak rencana pembangunan seaplane dan glamour camping (glamping) di kawasan TNGR. Mereka turut menyoroti sikap represif aparat keamanan dalam sejumlah peristiwa yang menimbulkan korban jiwa.
"Kami juga mendesak pengesahan undang-undang perampasan aset dan dibatalkanya tunjangan untuk para anggota dewan, dan mencopot Kapolri," tambah Azhar.
Respons Bupati Lombok Timur
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, berjanji menindaklanjuti tuntutan massa aksi. Ia juga mempersilakan mahasiswa ikut mengawal kebijakan yang dijalankan Pemkab.
"Silahkan adik-adik mahasiswa kawal, itu memang tugas adik-adik mengawasi pekerjaan saya," tegas Iron, sapaan akrabnya.
Namun, Iron menilai beberapa kebijakan terkait rencana pembangunan seaplane, glamping, dan PLTP di TNGR berada di ranah pemerintah pusat.
Pantauan detikBali, aksi dimulai pukul 12.25 Wita di depan Kantor Bupati Lombok Timur. Massa kemudian melakukan long march ke Kantor DPRD Lombok Timur untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Aksi berakhir pukul 15.30 Wita. Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyerahkan dokumen tuntutan secara langsung.
Simak Video "Video: Polisi Ciduk Puluhan Penyusup saat Aksi Damai Ojol di Tasikmalaya"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)
