.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para kepala daerah. Hal itu menyusul meluasnya demonstrasi yang diwarnai perusakan fasilitas publik hingga pembakaran gedung DPRD oleh massa aksi.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, membeberkan arahan Mendagri Tito dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, Tito berpesan kepada para kepala daerah untuk menemui massa aksi jika ada demonstrasi.
"Beliau mengingatkan saja untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh agama, mahasiswa. Kami diminta juga, seluruh kepala daerah kalau ada demo, temui (massa aksi)," kata Iqbal seusai mengikuti rakor dengan Mendagri Tito secara virtual, Selasa (2/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Iqbal mengaku sudah menjelaskan situasi terkini di NTB. Terlebih, massa aksi sempat membakar gedung DPRD NTB saat berdemo pada Sabtu (30/8/2025) kemarin. Menurutnya, situasi di NTB saat ini sudah kondusif.
"Alhamdulillah teman-teman lihat sudah kondusif, tanpa gangguan ketertiban. Tidak ada kekhawatiran. Walaupun sempat ada kekhawatiran di Lombok Timur dan di Bima kemarin, tapi kan demonya berlangsung dengan damai karena langsung diterima oleh bupati," kata Iqbal.
Dia juga meminta kepada warga NTB untuk tetap menjaga kedamaian dan ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Menurutnya, para bupati dan wali kota se-NTB juga diminta melakukan konsolidasi dengan warga jika ada demonstrasi. "Kami diminta konsolidasikan ke masyarakat," ujarnya.
Iqbal juga membeberkan kondisi kantor DPRD NTB yang ludes dibakar massa kepada Menteri Tito. Sesuai arahan Mendagri, Tito berujar, dirinya diminta untuk segera memperbaiki segala fasilitas yang dirusak.
Keluarkan Imbauan Tak Pakai Mobil Dinas
Penjabat Sekda NTB Lalu Moh Faozal mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh pegawai lingkup Pemprov NTB untuk tidak mengggunakan mobil dinas. Imbauan itu berlaku sejak 1-5 September 2025.
Berdasarkan surat edaran nomor: 400.14.1/466/SEK.17/2025, kebijakan itu didasari atas dinamika dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Selain mobil dinas, para pegawai Pemprov NTB juga diminta tidak menggunakan seragam dinas sampai situasi membaik.
"Para pegawai diminta memakai pakaian bebas rapi dan tidak menggunakan kendaraan dinas sampai situasi membaik," ujar Faozal dalam surat edaran tersebut.
(iws/iws)
